Pernyataan Mendiknas Dinilai Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh ihwal ujian nasional (UN) model Indonesia sangat penting dilaksanakan di Amerika Serikat (AS) dinilai menyesatkan oleh para pemerhati pendidikan. Menurut Mendiknas, berdasarkan sebuah situs di AS dijelaskan, bahwa untuk melakukan revolusi pendidikan, UN di AS sangat penting dilaksanakan.

"Pernyataan Bapak Nuh, bahwa UN di AS diperlukan, itu sangat menyesatkan. Tolong Mendiknas membaca langsung situs yang dia maksud. Patut diduga beliau hanya mendapat bisikan orang-orang terdekatnya untuk menjustifikasi atau mencari alasan agar UN di Indonesia tetap berjalan," tegas Heru Widiatmo, pemerhati pendidikan yang kini menjadi peneliti di American College Testing, AS, lewat surat elektronik yang dikirimkannya di sebuah diskusi mailing list pendidikan, Jumat (3/12/2010). 

Heru, yang bekerja di lembaga testing pendidikan USA, mengatakan mustahil UN model Indonesia bisa diterapkan di AS. Dia menambahkan, pejabat pemerintah, politikus, ahli pendidikan, guru, orangtua, dan siswa pasti menolak UN.

"Mereka di sini paham betul UN bukan cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Banyak cara lain yang lebih baik untuk itu seperti meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki metode belajar-mengajar, dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah," ucap Heru.

Pendapat tersebut diperkuat oleh temuan Edi Subkhan, mahasiswa Program Pascasarjana (S-2) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), tentang situs berisi ujian yang dimaksud oleh Mendiknas.

"Mungkin situs ini yang dimaksud Pak Menteri. Saya coba cari-cari di situs departemen pendidikan AS," ujar Edi.

Situs yang dimaksud oleh Edi adalah http://www.ed.gov/blog/2010/09/bursting-the-bubble-tests/ dan http://www.ed.gov/blog/2009/06/higher-standards.

"Jelas yang dimaksud Secretary Duncan atau Mendiknas AS itu bukan UN model kita seperti yang dimaksud Bapak Nuh," timpal Heru.

Heru menuturkan, Duncan menyiapkan dana 330 juta Dollar AS bagi negara bagian yang mau dan bukan dipaksa bersama-sama membuat tes yang mengukur critical thinking dan other higher-level skills.

"Bukan tes hapalan model UN dan hanya di pelajaran Mathematics and English Language Arts, tidak puluhan mata pelajaran seperti UN," kata Heru.

Dia menambahkan, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, tes tersebut nantinya tidak akan digunakan untuk menentukan kelulusan, melainkan sebagai input kepada guru, sekolah, dan pejabat pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan.

"Sebagai informasi, selama ini setiap states di AS membuat alat ukur atau tes sendiri-sendiri untuk mengetahui mutu pendidikannya, dan pada umumnya tidak ada yang menentukan kelulusan siswa. Cara ini tentu tidak efisien dan tidak dapat digunakan untuk membandingkan mutu antarmereka (siswa)," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Senin (29/11/2010), Mendiknas menyarankan, masyarakat perlu melihat situs Kementerian Pendidikan di AS. Di situs tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa untuk melakukan revolusi pendidikan UN di AS sangat penting.

"Kalau tidak ada ujian (UN), anak-anak akan jadi seperti apa, apakah anak-anak di Indonesia mau dimanja terus? UN itu melekat pada satuan pendidikan Indonesia," kata Nuh.

"Di sini UN yang jelas ada kok malah ingin ditiadakan," ujar Nuh.