Mendagri: Survei Bukan Alasan Tunggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, survei pemerintah yang menyatakan bahwa 71 persen warga Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung bukan satu-satunya pertimbangan dalam merancang RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kita membaca banyak hasil survei, banyak pendapat, masukan, dan komentar. Jadi, bukan satu survei saja yang menjadi landasan pertimbangan kita," kata Gamawan ketika dihubungi Kompas.com, Senin (6/12/2010).

Gamawan memberikan jawaban ini ketika ditanya apakah pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil survei internalnya secara ilmiah. Diulangi Gamawan, dalam menyusun RUUK DIY, pemerintah merujuk pada amanat UUD 1945. Pemerintah, sambungnya, juga mempertimbangkan keistimewaan DIY, nilai-nilai demokrasi, serta pendapat dan saran dari pihak lain.

"Semua dijadikan bahan pertimbangan. Saya berharap bahwa pendapat Dirjen Otda soal hasil survei itu tidak dipersepsikan menjadi satu-satunya pertimbangan dan landasan rujukan pemerintah. Saya melihat penjelasan pemerintah yang lebih lengkap, yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai ditinggalkan dalam pemberitaan," tegas Gamawan.

Pada kesempatan itu, Gamawan menegaskan, pemerintah belum dapat menyerahkan RUUK DIY ke DPR pada Senin ini. "Sekarang masih dilakukan perumusan final untuk diajukan ke DPR. Saya berharap secepatnya, tapi bukan hari ini. Kita masih memerlukan ampres (amanat Presiden)," katanya.