Polemik ruuk diy

Prabu Mundur, Tunjukkan Keraton Solid

Kompas.com - 09/12/2010, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menilai, keputusan mundur adik Sri Sultan HB X, Gusti Haryo Prabukusumo, dari Partai Demokrat merupakan pesan kultur yang disampaikan oleh keluarga Keraton Yogyakarta.

Tak hanya itu, sikap Prabu juga menunjukkan bahwa Keraton memiliki satu sikap. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/12/2010).

"Mengenai pengunduran diri, saya enggak berkeinginan untuk mencampuri. Tapi kan kelihatan betul keluarga Keraton satu dalam menghadapi persoalan ini," kata Pramono.

Pembahasan RUU Keistimewaan DIY berlarut-larut karena masih terjadi kontroversi mengenai proses pemilihan Gubernur DIY. Pemerintah berpandangan, proses pemilihan kepala daerah Provinsi Yogyakarta harus sama seperti daerah lainnya, yaitu melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, bukan penetapan seperti yang terjadi selama ini.

"Persoalan yang ada di Yogyakarta harus bisa diselesaikan dengan mengedepankan proses kultur. Adik Sultan mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Saya melihat ini upaya untuk memberikan strong message bahwa mereka bersatu untuk urusan yang menyangkut penetapan Sultan," ujar Pramono. 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau