Defisit Anggaran 2011 Membengkak
Anggota Badan Anggaran DPRD Yogyakarta, M Zuhrif Hudaya, mengatakan, untuk kebutuhan penanganan bencana banjir lahar dingin di Kali Code, Pemkot Yogyakarta membutuhkan biaya Rp 17,5 miliar pada 2011. Porsi paling besar untuk pembiayaan berbagai pembenahan infrastruktur, seperti perbaikan talut, permukiman warga, pengerukan kali, dan normalisasi saluran air.
”Ini akan menambah jumlah defisit anggaran untuk tahun 2011 yang tadinya sudah ditetapkan sebesar Rp 92 miliar menjadi lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Zuhrif, Kamis (9/12).
Defisit anggaran di atas Rp 100 miliar itu dinilainya sudah di atas ambang kewajaran. Karena itu, Zuhrif mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah untuk mengurangi defisit itu dengan berbagai cara, seperti pemangkasan program-program kerja, menjual aset, dan menambah pendapatan.
”Jalan terakhir jika masih belum cukup, ya, bisa berutang. Tapi, saya yakin tidak sampai harus berutang,” ujarnya.
Zuhrif menambahkan, DPRD dan pemkot akan memprioritaskan pemangkasan pengeluaran dengan mencoret beberapa program kerja. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi DIY bisa membantu pembiayaan penanganan banjir lahar dingin ini sehingga beban pemkot berkurang.
Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan, pihaknya kemungkinan akan mencoret berbagai proyek fisik yang tadinya direncanakan pada 2011, seperti pembangunan sports centre dan Jembatan Kleringan. Pos lain yang akan dipangkas juga adalah anggaran perjalanan dinas.
Anggaran-anggaran itu nantinya akan dialihkan untuk penanganan bencana banjir Code. ”Tapi, untuk proyek Jembatan Kleringan harus menunggu pembicaraan dengan pemprov dulu karena itu proyek bersama. Nanti kalau kita mencoret (anggarannya), tapi provinsi tidak, kan, repot juga,” ujar Herry.
Selain itu, Herry juga telah mengusulkan penambahan anggaran pada pos dana tak terduga dari Rp 2,8 miliar pada 2010, menjadi Rp 8 miliar untuk tahun 2011. Anggaran pada pos itu bisa sewaktu-waktu dikeluarkan untuk penanganan bencana alam.
Secara terpisah, Pemprov DIY menawarkan hunian sementara bagi warga bantaran Sungai Code, yang rumahnya rusak maupun selalu terancam banjir lahar dingin. Pemprov sudah menyiapkan lahan untuk hunian sementara itu di Jalan Kenari. ”Kita tawarkan hunian sementara kepada masyarakat, siapa yang mau,” ungkap Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, usai rapat koordinasi dengan bupati/wali kota dan Muspida di Kepatihan, Kamis.
Sultan mengungkapkan, pemprov belum mengetahui pasti berapa jumlah keluarga yang akan ditempatkan di hunian sementara (huntara) itu. Konsep huntara tersebut masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota, terkait jumlah yang dibutuhkan dan bentuk huntara. ”Anggarannya sharing dengan pemkot atau kalau bisa didanai Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya tidak apa-apa,” katanya. (ENG/RWN)
