DPR akan Pelajari Draf Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah merampungkan draf RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan siap menyerahkannya ke DPR. Dalam draf tersebut, ada perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah khususnya Gubernur yang diusulkan pemerintah yaitu ditunjuk oleh DPRD.

Wakil Ketua DPR yang membawahi bidang politik dan hukum, Priyo Budi Santoso, mengatakan, draf usulan pemerintah tersebut akan dipelajari. "Silakan pemerintah serahkan draf dulu. Nanti akan kami pelajari. Pikiran-pikiran semacam itu (perubahan mekanisme) wajar, karena kita tengah memformat Pilkada," kata Priyo menjawab pertanyaan Kompas.com, Kamis (9/12/2010) malam.

Jika alasan yang diajukan pemerintah masuk akal, DPR akan membicarakan usulan tersebut. Priyo sendiri berpendapat, pemilihan langsung memakan biaya yang cukup mahal dari segi sosial dan ekonomi.

"Jadi pilihannya Pilkada diserentakkan atau kembali ke DPRD," ujar politisi Partai Golkar. Partai beringin sendiri, kata dia, belum memutuskan sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

Dalam draf pemerintah, seperti diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Joehermansyah, perubahan sistem pemilihan kepala daerah tidak diusulkan untuk pemilihan bupati/walikota. Sebab, otonomi daerah selama ini masih dititikberatkan di level kabupaten/kota. Dengan demikian, pemimpin kabupaten/kota dinilai perlu mendapat legitimasi yang lebih kuat melalui pemilihan langsung.