Kebijakan Pemerintah Tak Masuk Akal

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi merupakan usulan tak masuk akal dan cenderung agak dipaksakan.

Pemerintah tak punya antisipasi dampak dan rencana pengelolaan jangka panjangnya. "Kebijakan ini sesat pikir dan basisnya bukan akal sehat untuk menerapkan. Untuk membongkarnya harus jelas arah dan long-term-nya seperti apa dan pemerintah harus punya proteksi terhadap dampak yang mungkin muncul," tutur Tulus.

Pemerintah harus memikirkan untuk menyusun kebijakan massal yang matang dalam mengantisipasi dampaknya, misalnya dengan membangun transportasi publik yang nyaman dan aman. Sayangnya, karena terus mengucurkan subsidi, Tulus mengatakan, pemerintah jadi malas untuk membangunnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi LIPI, Latif Adam, menegaskan, perpindahan pola penggunaan transportasi masyarakat akan berubah jika kebijakan ini jadi diterapkan. "Kalau kebijakan ini diberlakukan, pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke transportasi umum. Jadi belum ada setting pengguna kendaraan pribadi ke umum," ungkapnya.