Pikirkan Dampak Ekonominya, Pak Menteri!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memikirkan dampak ekonomi yang besar dari rencana penerapan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Pasalnya, pascapenerapan diperkirakan inflasi bisa mencapai angka 0,9 persen.

"Dampak inflasi langsungnya bisa mencapai 0,9 persen. Kemampuan pemerintah untuk mengisolasi inflasi akan menjadi tantangan kalau kebijakan ini diberlakukan," ungkap pengamat ekonomi LIPI Latif Adam dalam diskusi mingguan Polemik, Sabtu (11/12/2010).

Menurutnya, nilai 0,9 persen itu baru berasal dari dampak langsung penerapan kebijakan. Pemerintah harus pula memikirkan dampak inflasi yang tidak langsung. Dampak tidak langsung bisa berasal dari ekspektasi masyarakat akibat kebijakan ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam pembahasan saat ini, publik perlu menilai strategi pemerintah untuk mengantisipasinya. Pasalnya, dampak yang mengikuti kenaikan inflasi tentu saja peningkatan angka kemiskinan.

"Sebenarnya ini kan kenaikan harga terselubung ya. Kita bisa analogikan begitu kan. Ekspektasi masyarakat bahwa inflasi ke depan akan tinggi kan itu juga berpengaruh. Gimana juga rencana pemerintah bagaimana untuk meredam ekspektasi ini?" tambahnya.

Selain kebijaksanaan pemerintah untuk meredam ekspektasi terhadap inflasi, pemerintah juga harus menyusun koordinasi secara holistik dengan kementerian lainnya sehingga tidak kontraproduktif terhadap kenyamanan konsumen, pertumbuhan ekonomi dan pencipataan lapangan kerja.

Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi juga mengatakan pihaknya menghitung dampak langsung inflasi karena kebijakan ini bisa mencapai 1,1 persen. "Pemerintah harus memperhatikan hal itu. Harus dihitung-hitung dululah dan lebih bijak," tambahnya.