Ibas Yakin Demokrat Tak Anjlok di Yogya

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) merasa yakin perolehan suara partai bikinan bapaknya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan anjlok di Yogyakarta. 

Ibas menangkal pesimisme itu terkait pengunduran GBPH Prabukusumo sebagai anggota dan Ketua DPD Partai Demokrat setempat. Ibas sampai merasa perlu mengundang wartawan untuk menyiarkan keterangannya di Jakarta, Minggu (12/12/2010).

Katanya, dukungan partainya berdasarkan kinerja kader, bukan dari polemik yang timbul.  "Kami akan konsisten menjadikan kepentingan masyarakat Yogyakarta sebagai landasan kokoh penyelesaian polemik ini. Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu sikap Partai Demokrat mendukung setiap program pemerintah termasuk program-program pro rakyat," klaim Ibas.

Terkait pengunduran GBPH Prabukusumo, Ibas mengatakan, pihaknya menghormati keputusan itu dan mengapresiasi kinerja Prabukusumo selama ini. 

"Partai Demokrat mengabulkan pengunduran diri tersebut, memproses sesuai mekanisme yang berlaku dan kemudian menunjuk saudari Angelina Sondakh sebagai pelaksana tugas sampai Musyawarah Daerah (Musda) DIY mendatang," kata Ibas.

Dia mengatakan, polemik mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Perbedaan pandangan memang wajar muncul dipermukaan karena ini merupakan proses terwujudnya undang-undang yang berkualitas.    

"Jangan sampai kita berpolemik terlalu jauh sehingga kehilangan arah akibat polemik ini. Menurut saya, diskursus ini justru harus diselesaikan dengan kepala dingin, artinya bagaimana nilai-nilai demokrasi dan sistem Keistimewaan DIY bisa berjalan selaras," katanya.

Anggota DPR RI ini menambahkan, ada mekanisme penggodokan di DPR RI yang harus dihargai prosesnya. Partai Demokrat menghargai seluruh pandangan/aspirasi yang berkembang tetapi juga menginginkan proses ini berlangsung secara tenang dan berpikir jernih.

Menurut dia, terbuka opsi-opsi, apakah pengangkatan tanpa pemilihan (ditetapkan), apakah pemilihan dengan suksesi kesultanan (demokrasi terpimpin) atau apakah pemilihan dengan terbuka (open democracy).

Yang jelas, katanya, sistem Kesultanan Yogyakarta tidak bisa dihilangkan karena sebagai bagian nilai budaya bangsa Indonesia. "Kami tetap berpendapat bahwa Sri Sultan masih yang terbaik saat ini," katanya.