Hari Ini Ribuan Warga Yogya Unjuk Rasa

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Senin (13/12/2010), ribuan masyarakat Yogyakarta akan turun ke jalan. Mereka akan berkumpul di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta, menghadiri sidang paripurna yang membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kawasan perdagangan Jalan Malioboro dan Jalan A Yani di Kota Yogyakarta dipastikan bakal lumpuh. Para pedagang memilih menutup kegiatan usahanya untuk menghadiri sidang tersebut.

Kepastian penutupan itu disampaikan sejumlah pedagang di kawasan yang tak pernah "mati" itu. "Kami siap ikut demo. Ikhlas saja kalau harus libur sehari. Kami mendukung penetapan Sultan (Sultan Hamengku Buwono X) sebagai gubernur," kata dua pedagang kaki lima, Sumiyati (37) dan Eko (32), Minggu (12/12/2010).

Pedagang batik dan cendera mata anggota Tri Dharma itu mengaku bisa kehilangan omzet sebesar Rp 100.000-Rp 300.000 jika menutup dagangannya. "Demi solidaritas, kami rela. Ikhlas," ujarnya.

Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Sigit Karsana Putra mendukung penuh pergerakan massa. Ia sudah mengoordinasikan rekan-rekannya agar ikut berunjuk rasa. "Akan ada pembagian tugas, ada yang berdemo, dan ada yang jaga parkir," ujarnya.

Sejumlah pengusaha di kawasan Malioboro yang tergabung dalam berbagai paguyuban juga mengaku siap mendukung aksi dan menutup usahanya. Mereka antara lain Paguyuban Tri Dharma, Pemalni, Komunitas Juru Parkir, Patma, Handayani, Pamarta, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban Pengusaha Ahmad Yani (PPAY).

Minggu sore setiap pengurus paguyuban sibuk mengonsolidasikan para pedagang. Seperti yang dilakukan Paul Zulkarnaen, Humas Paguyuban Tri Dharma. Tak menghiraukan banyaknya pejalan kaki di kawasan Jalan Malioboro, ia terus berteriak.

"Teman-teman, baik yang asli Jogja maupun pendatang, kita harus ikut sidang penetapan RUUK di DPRD! Semuanya wajib libur dari pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB," teriak Paul sambil berjalan di kawasan wisata itu.

Kepada Tribun Jogja, Humas Tri Dharma tersebut mengatakan, apabila ada toko yang tetap buka, ia menganggapnya sebagai pengkhianat. Hal itu karena bertolak belakang dengan solidaritas rakyat yang mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Bukan hanya sanksi moral, kami akan menegur dan menutup toko untuk beberapa waktu," tegasnya.