Pembatasan Premium Sudah Tepat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan penggunaan premium sudah tepat lantaran selama ini premium cenderung dinikmati masyarakat kelas atas. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Fauzi Ichsan, ketika dihubungi KONTAN, akhir pekan lalu.

"Hanya saja, dari kebijakan itu harus ada kompensasi setimpal yang diberikan pemerintah pada masyarakat," ujar Fauzi.

Penilaian itu cocok dengan data yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas menyebut distribusi premium hingga akhir Desember 2010 memang lebih banyak disedot mobil pribadi yakni sebesar 53 persen, menyusul sepeda motor 40 persen, angkutan umum 3 persen, dan angkutan Barang 4 persen. Kuota sampai Desember 2010 senilai 36.504.779 kilo liter.

Menurut Fauzi, secara tidak langsung, pembatasan itu bakal mengena ke masyarakat miskin, misalnya dengan adanya kenaikan harga. Maka, masyarakat perlu diberi kompensasi, bentuknya bisa seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai atau peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi.

Lanjutnya, kompensasi yang harus diberikan pada kelas menengah yang menggunakan BBM non subsidi, seperti peningkatan kualitas pelayanan Pertamina, ketika persaingan penjualan bbm non subsidi makin ketat. "Konsumen nantinya bakal lebih melihat ke faktor harga dan kualitas pelayanan," imbuh Fauzi.

Soal efek pembatasan bbm bersubsidi terhadap inflasi, Fauzi mengaku belum bisa mengukur secara pasti lantaran kebijakan tersebut masuk kategori baru dan belum resmi berlaku. Namun dia memprediksi inflasi akan berada dibawah 1 persen. (Epung Saepudin/Kontan)