Pahami Potensi Lonjakan BBM Bersubsidi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Komisi VII DPR RI tentang pelaksanaan pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi ternyata cukup alot sehingga sudah memasuki dua kali masa istirahat sejak tadi siang.

Atas dasar itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berharap anggota DPR RI yang masih menolak program tersebut mengerti tentang potensi lonjakan konsumsi BBM yang mungkin akan sangat menyedot anggaran APBN 2011.

"Kalau berbicara soal APBN 2011, kuota anggaran subsidi BBM-nya 38 juta kilo liter. Sekarang saja kuota 38,38 juta (sudah melampaui pagu APBN-P 2010, yakni 36,5 juta kilo liter). Hampir sama dengan pagu 2011. Kalau tidak diterapkan (program pengaturan BBM) maka pagu 2011 itu akan terlampau," ungkap Hatta di Jakarta, Senin (13/12/2010) saat istirahat kedua pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang mengagendakan persiapan pemerintah dalam membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

Menurut Hatta, mulai Januari 2011, pengaturan konsumsi BBM bersubsii harus mulai dilakukan agar dapat menghemat konsumsi BBM bersubsidi dari 42 juta kilo liter (kl) menjadi 38 juta kl. Langkah itu akan menghemat anggaran subsidi Rp 3,8 triliun.

"Dengan kata lain, adanya pengaturan BBM bersubsidi di kawasan Jabodetabek saja akan menghemat anggaran subsidi BBM bersubsidi Rp 0,7 triliun (dalam enam bulan pertama)," ujarnya.

Hatta menegaskan, pemerintah sudah memperhitungkan semua potensi kecurangan yang mungkin saja dilakukan. Itu antara lain, penduduk Jabodetabek membeli BBM bersubsidi dari luar wilayah Jabodetabek. Atau munculnya pembeli BBM menggunakan jerigen.

"Semua potensi rembesan itu sudah diperhitungkan oleh Pertamina. Misalnya ada orang Bekasi membeli BBM di Kerawang yang masih bersubsidi. Itu sangat mungkin terjadi. Itu hanya akan menggeser konsumsi BBM, namun tidak perlu menambah volume," ujarnya.

Apalagi, ujar Hatta, ada potensi kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat. Meskipun harga minyak mentah Indonesia (ICP) sudah mendekati 90 dollar AS per barrel, namun pemerintah tetap berpegang pada asumsi APBN 2011, yakni 80 dollar AS per barrel.

"Kalau ICP makin meningkat di atas itu, maka ada kenaikan kuota volume BBM, besaran subsidi meningkat juga. APBN akan lebih mahal 25 persen," tuturnya.