Tahun Saling Mengunci

OLEH SUKARDI RINAKIT

Pagi, saya membaca tulisan Daoed Joesoef. Judulnya, ”Pembentukan Bangsa” (Kompas, 11/12). Malam hari, seperti Kwik Kian Gie, penulis bermimpi menjadi presiden. Karya Daoed itu, entah bagaimana, membuka mata batin saya bahwa selama ini telah salah langkah. Sebab itu, sebagai presiden, saya langsung perintahkan agar kontroversi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berhenti. Seluruh anak bangsa harus menjunjung tinggi sejarah, tunduk pada kesepakatan para bapak bangsa, dan menghargai aspirasi warga Yogyakarta.

Satu masalah selesai. Kini fokus pada urusan ekonomi. Daripada kepala pening memikirkan begitu banyak masukan, saya panggil saja ekonom Muhammad Chatib Basri. Ia baru saja menulis ”Seni Membuang Kesempatan” (Kompas, 6/12).

Kepadanya, saya perintahkan untuk membuat seluruh langkah antisipatif guna menghadapi masalah yang enak (good problem) saat ini. Usulan kebijakan itu langsung saya implementasikan. Bayangkan, tanpa langkah berarti dari pemerintah, saat ini uang mengalir deras masuk ke Republik. Ekonomi Indonesia menguat. Namun, ibarat wine, yang enak itu pun bisa memabukkan dan membawa kecelakaan di jalan ketika mengemudi. Pemikiran yang baik dan implementasi kebijakan yang cepat adalah mutlak.

Kehilangan fokus

Ketika terbangun dan sadar, entah mengapa tiba-tiba penulis dihantui latar sejarah. Siapa pun yang berkuasa di negeri ini, sehebat apa pun dukungan politik di belakangnya, tidak ada jaminan ia tidak akan jatuh. Bung Karno ditopang penuh oleh kaum nasionalis, Pak Harto oleh tiga pilar (militer, birokrasi, dan Golkar), BJ Habibie oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh Nahdlatul Ulama. Namun, mereka tidak bisa menghindar dari dera sejarah. Kekuatan partai dan loyalitas massa pendukung tidak bisa menolong.

Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus berhati-hati meniti gelombang kepemimpinannya. Apalagi, tak ada pendukung loyal seperti presiden sebelumnya. Klaim keberhasilan pemerintah yang berlebihan, jika terlalu jauh jaraknya dengan realitas, tak tertutup kemungkinan tiba-tiba berubah jadi pemicu ketidakstabilan politik.

Simak saja tahun ini. Pemerintah selalu mengklaim semua program berhasil. Ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, pembangunan infrastruktur bergerak dinamis, demokrasi bekerja sempurna, dan entah apa lagi. Semua masalah di Tanah Air sepertinya beres. Padahal, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia, pertumbuhan ekonomi kita ketinggalan. Roda pembangunan bergerak lamban tahun ini. Kita belum menangkap optimisme dalam arti sebenarnya. Petani, nelayan, dan buruh tetap menghadapi kesulitan hidup. Itu belum termasuk jika korban bencana alam ikut diperhitungkan.

Semua kelambanan gerak ekonomi itu, jika tidak boleh disebut stagnan, disebabkan kentalnya muatan politik di dalamnya. Praktik politik setahun ini adalah praksis saling mengunci antaraktor, terutama antara Presiden dan partai politik. Akibatnya, praktik politik dan optimisme ekonomi sepanjang tahun ini menjadi defektif lantaran energi yang ada terkuras untuk melakukan manuver politik, baik dalam arti mempertahankan diri maupun melakukan kontestasi.

Seperti catatan saya dalam evaluasi politik di Akbar Tandjung Institute beberapa hari lalu, hampir semua partai, terutama empat partai yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2009, tahun ini masing-masing terkunci oleh satu kasus. Partai Demokrat disandera kasus skandal Bank Century, Golkar oleh kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tahun 2004, dan Partai Keadilan Sejahtera oleh kasus Misbakhun. Masing-masing dari mereka tiarap manakala kasusnya mencuat dan menjadi diskursus publik.

Situasi itu tentu menyedot energi partai itu. Mereka seperti kehilangan fokus. Partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) lebih sibuk memikirkan hal sepele, seperti reshuffle kabinet, daripada mendorong kinerja pemerintah secara keseluruhan. Sebaliknya, partai oposisi, terutama PDI-P, tidak bergairah mengontes kebijakan pemerintah. Tidak mengherankan jika peran oposisi hampir sepenuhnya diambil alih aktivis dan mahasiswa.

Berdiri sempoyongan

Situasi setiap partai tersandera suatu kasus itu memberi ruang lebih luas kepada Presiden untuk mengunci partai koalisi setelah sebelumnya mereka dikunci dalam Setgab. Namun, ironi politik terjadi. Melihat karakter Presiden yang peragu, partai mitra koalisi justru memanfaatkan Setgab sebagai arena untuk mengontes Presiden, apabila kepentingan partai terganggu. Akibatnya, Presiden terkunci dan berdiri sempoyongan. Urusan strategis menyangkut manajemen pemerintahan dan ketatanegaraan, seperti pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Kepala Polri, dan Jaksa Agung pun berlarut-larut.

Dalam kondisi itu, Presiden Yudhoyono bukan menambah teman, melainkan justru melontarkan pernyataan high context mengenai keistimewaan Yogyakarta yang sejatinya tak layak dipertanyakan. Akibatnya, Presiden semakin sempoyongan karena perlawanan meluas di mana-mana.

Kata sahabat saya, Franky Sahilatua, situasi Presiden itu seperti gondelan cagak ketiban talang (memegang pilar, tetapi justru kejatuhan atap). Ini memang tahun yang saling mengunci.

SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate