Patrialis Abaikan Sikap Politik DPRD DIY

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar bersama jajarannya saat mengikuti rapat kerja dengan anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta.(KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengabaikan sikap politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang salah satunya adalah mengusulkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY melalui mekanisme penetapan.

Pemerintah, katanya, tetap berketetapan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh DPRD. "Itu (sikap politik DPRD DIY) urusan DPRD. Kalau pembuatan undang-undang, urusan DPR. Di DPR juga ada wakil-wakil rakyat. Nanti juga ada masukan dari DPD," kata Patrialis kepada para wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/12/2010).

Saat ini, kata Patrialis, proses harmonisasi RUUK DIY telah selesai. "Kita tinggal menyerahkannya ke Presiden untuk meminta supres (surat perintah presiden)," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah akan segera menyerahkan draf RUUK DIY ke DPR. "Kami berharap tahun sidang ini RUUK DIY sudah siap," tandasnya.

Seperti diberitakan, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY, Senin (13/12/2010), menghasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Sri Paduka Paku Alam (PA) yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Rapat paripurna disaksikan puluhan ribu warga Yogya. Massa tumpah ruah di halaman Gedung DPRD DIY. Massa yang tidak tertampung di halaman DPRD memadati sepanjang Jalan Malioboro. Ribuan massa itu menyerukan penetapan bagi gubernur dan wakil gubernur DIY.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Hercules Siap Kosongkan Lahan di Tanah Abang, Asal Negara Tunjukkan Bukti

Risiko Tinggi Wapres AS: Tolak Perang Iran, Kini Disuruh Mengakhiri

Mayjen Yudha Airlangga Jadi Pangkoops TNI Habema, Gantikan Mayjen Ahmad Fikri Musmar

OTT KPK di Tulungagung: HP Satpol PP Disita, Sejumlah Kabag hingga Direktur RSUD Diperiksa

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com