KPK Akan Periksa Akil, Mahfud, dan Refly

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera memanggil Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan hakim konstitusi Akil Mochtar untuk memperoleh verifikasi data soal dugaan penyuapan yang terjadi di tubuh MK.

Tim khusus pun telah dibentuk KPK pada pekan lalu, khusus menangani kasus tersebut. Demikian disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Selasa (14/12/2010) di kantor KPK, Jakarta.

"Kemungkinan itu ada. Bagaimana mau menggali info kalau tidak ada info? Tapi tentu perlu ditelaah lebih lanjut. Timnya saya dengar sudah dibentuk kemarin," ucap Johan ketika ditanya soal kemungkinan pemanggilan Mahfud dan Akil.

Saat ini, laporan tim investigasi MK sudah masuk ke bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Dari PIPM, KPK akan melakukan tindak lanjut laporan yang diberikan Ketua MK Mahfud MD pekan lalu.

"Informasi itu yang perlu diklarifikasi oleh KPK, apakah info dan data yang disampaikan Mahfud dan Pak Akil benar adanya, itu harus dibuktikan karena tidak bisa dari pengakuan seseorang dijadikan tersangka," ujar Johan.

Selain akan memanggil Akil dan Mahfud, KPK diakui Johan juga akan memanggil Ketua Tim Invesitigasi MK Refly Harun untuk memvalidasi data temuan Refly terkait dengan dugaan suap ataupun pemerasan yang menjadi hasil temuan tim investigasi.

"Terkait adanya dugaan pemerasan akan disampaikan di pemeriksaan," tutur Johan.

Laporan tim investigasi independen yang dibentuk MK menunjukkan, pada 24 September lalu, majelis hakim MK memenangkan pasangan JR Saragih dan Nuriaty Damanik sehingga mereka menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Namun, belakangan muncul dugaan bahwa putusan MK memenangkan JR Saragih-Nuriaty itu berbau suap ke hakim MK. Kasus ini mencuat setelah pakar hukum tata negara yang juga kuasa hukum JR Saragih, Refly Harun, menuliskan opini di harian Kompas yang menyebutkan adanya suap di tubuh MK.

Refly yang ketika itu menjadi kuasa hukum Saragih-Damanik meminta success fee. Namun, Saragih minta diskon sebab sekitar Rp 1 miliar akan diserahkan kepada hakim MK.