Pakar: RUUK DIY Harus Dituntaskan
MALANG, KOMPAS.com - Pakar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Malang Dr Ibnu Tricahyo menegaskan bahwa Rancangan Undang Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta harus dituntaskan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
"DPR harus tetap melakukan pembahasan dan menuntaskan RUU ini menjadi UU. Namun, DPR juga harus mengubah beberapa pasal yang berkaitan dengan kepala daerah (gubernur) serta pengelolaan aset di provinsi itu," tegas dosen Fakultas Hukum (FH) UB ketika dihubungi di Malang, Sabtu (18/12/2010).
Selain itu, tegas Ibnu, DPR dan DPD juga harus tetap mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat Yogyakarta, sebab dukungan rakyat Yogyakarta terhadap sultan maupun paku alam adalah dukungan riil.
Selama ini, tegas Ibnu, kondisi dan keberadaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga seperti itu dan tidak ada masalah. Pemerintahannya juga sama seperti provinsi lainnya.
Ia mengakui, dirinya juga menyesalkan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi ketika masyarakat Yogyakarta menggelar sidang DPRD dan pernyataan dukungan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam belum lama ini.
Padahal, tegasnya, dukungan dan pembelaan masyarakat Yogyakarta terhadap Sultan dan paku Alam itu benar-benar riil dan itu harus dipertimbangkan dan menjadi catatan tersebiri dalam pembahasan RUU Keistimewaan Jogyakarta tersebut.
Oleh karena itu, lanjutnya, RUU tersebut harus tetap dilanjutkan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat Jogyakarta, bukan hanya berdasarkan dan mendengarkan suara pemerintah semata.
"RUU itu dituntaskan untuk menguatkan kembali posisi keistimewaan Yogyakarta, bukan sebaliknya, menggerogoti keistimewaan Jogyakarta dengan pasal-pasal baru yang justru tidak masuk akal," tegas Ibnu.
Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta bernomor R99 itu telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI, Kamis (16/12/2010). Namun, draf RUU tersebut baru akan dibahas oleh DPR RI awal tahun 2011, karena mulai Jumat (17/12) DPR RI mulai reses dan turun ke daerah.
Posisi Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam draf RUU Keistimewan Yogyaarta yang diajukan pemerintah ke DPR, Sri Sultan Hamengku Buwono diberi kedudukan sebagai gubernur utama dan Paku Alam mendapat jabatan wakil gubernur utama (pasal 9 ayat 1).
Gubernur utama dan wakil gubernur utama berwenang, antara lain, memberikan arah umum kebijakan dalam penetapan kelembagaan pemerintah daerah provinsi, kebudayaan, pertanahan, penataan ruang, dan penganggaran (pasal 10 ayat 1). Juga, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah istimewa (perdais) yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIJ) dan gubernur (pasal 10 ayat 2).
Ada pun untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah mengusulkan melalui mekanisme "tidak langsung". Yakni, pemilihan oleh DPRD. Sultan dan Paku Alam yang bertakhta juga bisa mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur (pasal 17 ayat 1). Bila ingin maju, keduanya otomatis didaftar sebagai calon gubernur/wakil gubernur melalui mekanisme perseorangan khusus (pasal 17 ayat 3).
Jika Sultan mencalonkan diri sebagai gubernur, kerabat kesultanan dan pakualaman tidak bisa mencalonkan diri (pasal 17 ayat 4). Bila Sultan tidak maju sebagai calon, pemilihan hanya dilakukan untuk memilih gubernur (pasal 17 ayat 5). Selain itu, ketika Sultan tidak mencalonkan diri sebagai gubernur, Paku Alam tidak dapat mencalonkan diri sebagai gubernur (pasal 17 ayat 6).
