DPRD Awasi Anggaran Pendidikan di APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berjanji akan mengawasi penggunaan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2011. Hal itu dikarenakan anggaran pendidikan merupakan mata anggaran terbesar, yakni Rp 7,54 triliun atau 27 persen dari total APBD yang Rp 27,95 triliun.

Alokasi itu sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD DKI 2011. "Besarnya alokasi pendidikan itu memerlukan upaya serius untuk mencegah terjadinya penyimpangan," kata anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo ,saat dihubungi hari Minggu (26/12/2010).

Dwi menyatakan, pelaku berbagai bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan perlu dijatuhkan sanksi tegas. "Tujuan pengadaan anggaran pendidikan yang besar itu adalah agar semua anak usia sekolah bisa mengikuti kegiatan belajar dan terhindar dari drop out (DO) akibat terkendala biaya," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Firmansyah menilai, pernyataan Wakil Gubernur DKI Prijanto terkait pelaksanaan anggaran pendidikan perlu ditindaklanjuti.

"Setiap sekolah harus mengumumkan APBS (Anggaran Pembangunan dan Belanja Sekolah) supaya masyarakat mengetahui bahwa sekolah memperoleh alokasi APBD dan APBN," katanya.

Sebelumnya, Prijanto juga menyatakan bahwa penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan di Jakarta akan memicu kemiskinan. Batasan kemiskinan ini mengacu pada batasan yang disampaikan oleh Bank Dunia sehingga diperlukan upaya partai politik untuk melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi di wilayah.

"Dalam versi Bank Dunia disebutkan, kemiskinan adalah kelaparan, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa sekolah, sakit-sakitan, orang tua kehilangan tempat tinggal, ketidakberdayaan, kehilangan kebebasan. Sudah ada dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diberikan melalui APBD DKI dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di lapangan banyak ibu minta uang Rp 50.000 untuk membiayai pendidikan," katanya.

Karena itu, menurut Prijanto, setiap anggota parpol wajib melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi. Dalam pelaksanaan kucuran dana BOP dan BOS, semua pihak harus mengecek langsung ke semua sekolah. Pihak sekolah harus mengumumkan APBS secara terbuka dan menyampaikan penggunaan dana BOS dan BOP itu untuk apa saja.

Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ) Arman Zakaria menyatakan, pengesahan APBD DKI 2011 berlangsung dengan baik, termasuk perihal alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar dari pada anggaran bidang lainnya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana agar penggunaan anggaran pendidikan itu tepat sasaran. (moe)