Surabaya Tolak Jalan Tol, Bandung Malah Membangun Tol

Kompas.com - 29/12/2010, 09:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Surabaya memanas. Pro-kontra tentang perlu-tidaknya pembangunan tol tengah Surabaya, yang membelah kota itu melewati Waru, Menanggal, Gayungan, Jagir, Ngangel, Gubeng, Simokerto, hingga Morokrembangan; makin mengemuka.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berada di garda depan, untuk menolak tol tengah Surabaya itu. Menurutnya, pembangunan tol dalam kota itu tak menyelesaikan masalah kemacetan yang makin menggejala di sana.

Namun Selasa (28/12) kemarin, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah-nya PT Jasa Sarana Jabar justru malah menyepakati nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Nota Kesepahaman itu, terkait pembebasan lahan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 58,50 kilometer, Pasirkoja-Sor eang sepanjang 15 kilometer dan ruas tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage atau yang dikenal dengan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR) sepanjang 27,30 kilometer.

Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, sebelumnya pernah dilakukan kesepakatan antara pusat dan Pemprov Jawa Barat dan juga sejumlah kabupaten/kota untuk pembebasan lahan, namun tidak berjalan dengan lancar. Sehingga Nota Kesepahaman ini, menjadi kelanjutan untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan tol tersebut yang sudah lama tidak jalan.

Ironis
Dua rencana yang bertolak belakang dalam menuntaskan problematika kemacetan di dua kota besar Indonesia, kini dipertontonkan dua pemimpin daerah itu.

Surabaya mati-matian menolak keberadaan tol dalam kota. Sebaliknya Bandung malah mendukung tol dalam kota. Wali kota Surabaya menyodorkan rencana transportasi massal, sementara Wali Kota Bandung belum mempresentasikan proposalnya tentang transportasi massal.

Ironisnya, Bandung dengan Institut Teknologi Bandung-nya, dikenal menelorkan ahli-ahli tranportasi terkemuka di republik ini. Ahli-ahli transportasi yang getol mendorong pembangunan transportasi massal.

Ambil contoh, ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata-Semarang, Djoko Setijowarno mengambil gelar master dari ITB. Prof Kusbiantara, juga contoh lain dari ahli planologi dan ahli transportasi terkemuka yang berasal dari ITB.

Lantas masih di ITB, juga ada Harun Al-Rasyid, salah seorang pakar transportasi. Juga di Bandung, bermukim peneliti perkeretaapian, Taufik Hidayatyang hidup dan matinya, untuk kemajuan kereta api di Indonesia.

Pemimpin
Pembangunan transportasi massal ada pada kemauan kepala daerahnya, ujar Djoko Setijowarno. Ditambahkannya, keteguhan hati kepala daerah juga harus mumpuni ditengah dunia yang penuh dengan bujuk-rayu dengan ujungnya pada keuntungan pribadi.

Kepala daerah di Indonesia, kata Djoko, perlu belajar kepada Enrique Penalosa (mantan Wali Kota Bogota, Kolombia)perintis sistem jalur busway, dan Lee My Bak (mantan Wali Kota Seoul, yang berhasil membangun jaringan bus Seoul sehingga dipilih menjadi Presiden Korea Selatan).

Ketika datang ke Jakarta pada 10 November 2009, di Jakarta Convention Center, Penalosa berujar, Di kota-kota besar, penambahan panjang dan lebar jalan hanya akan memacu orang membeli mobil lagi. Daripada membangun jalan yang mahal, lebih baik memperlebar trotoar ."

"Warga harus dikondisikan mencintai angkutan massal dan meninggalkan kendaraan pribadi karena jalannya semakin sempit," kata Penalosa. Terlebih di Indonesia, karena keterbatasan anggaran, selalu menyebabkan pertumbuhan kendaraan lebih tinggi daripada pertumbuhan jalan.

Apa yang terjadi bila Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR) selesai dibangun? Belum tentu kemacetan di Bandung teratasi, sebab kota itu harus menerima limp ahan volume kendaraan asal Jakarta, yang terdorong masuk Bandung karena akses tol Jakarta-Cikampek-Padalarang.

Tata ruang dan rencana wilayah di Bandung bagian Utarayang sesungguhnya kawasan hijau berpotensi makin porak-poranda. Pertumbuhan wilayah dapat makin tak terkendali. Dan Bandung, hanya akan mengekor kemacetan total yang kini terjadi di Jakarta tiap harinya.

Visi yang Kuat
Bagaimana dengan Surabaya? Kita banyak berharap bahwa rencana pembangunan transportasi di kota itu, mampu menjadi secercah cahaya ditengah masa kegelapan yang menyelimuti kota-kota kita yang menuju kepada grid-lock , kemacetan total! Kemacetan yang dipicu oleh liarnya pertumbuhan kendaraan pribadi, dan kematian angkutan umum.

Persoalannya, masih ada banyak tantangan untuk sekedar membangun transportasi massal yang humanis bagi warga kota. Darmaningtyas, pengurus teras Masyarakat Transportasi Indonesia mengeluhnya, pemimpin seperti Wali Kota Surabaya dengan visi seperti Penalosa, malah diancam dimakzulkan.

Perjuangan untuk membangun transportasi massal ini sangat krusial. Ini bukan saja untuk masyarakat Surabaya pada masa sekarang, tetapi untuk anak-cucu masyarakat Surabaya di masa depan. Seperti apa wajah kota Surabaya pada 10-20 tahun mendatang, tergantung keputusan masyarakat Surabaya saat ini, kata Darmaningtyas, yang mendorong busway di Surabaya.

Angkat topi untuk Surabaya! Semoga visi pemimpin daerahnya membuka kota itu menuju masa depan yang lebih baik... (Haryo Damardono/KOMPAS)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau