Ironi Harga Beras
Oleh MASUN
Kenaikan harga beras pada awal dan akhir tahun adalah fenomena ekonomi yang ajek terjadi di Indonesia. Harga beras yang tinggi dirasa memberatkan bagi sekitar 80 persen konsumen, terlebih bagi konsumen yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga beras mengakibatkan garis kemiskinan bergeser naik sehingga banyak rumah tangga hampir miskin terjun menjadi miskin dan rumah tangga miskin menjadi semakin menderita. Sebanyak 64,23 persen penduduk miskin di Indonesia berada di pedesaan dan berasosiasi dengan sektor pertanian sebagai petani atau buruh tani.
Data ini mengukuhkan sintesis bahwa kenaikan harga beras di pasar adalah malapetaka bagi mayoritas petani ketimbang sebagai berkah. Sintesis ini didasarkan pada beberapa indikator. Pertama, mayoritas rumah tangga petani adalah konsumen-net beras dan bukan produsen-net beras. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya tingkat produksi lebih rendah daripada tingkat konsumsi rumah tangga, sejumlah petani tidak terlibat dalam usaha tani tanaman pangan, dan sejumlah lainnya sebagai buruh tani tanpa lahan pertanian.
Rumah tangga pedesaan yang menjadi konsumen-net beras jumlahnya mencapai 71,7 persen, terdiri dari 13 persen petani padi dan 87 persen petani nonpadi (BPS, 2004). Beban pembiayaan bagi rumah tangga ini dipastikan makin berat karena kenaikan harga beras terbukti memicu inflasi bahan kebutuhan pokok lainnya. Seperti dilaporkan BPS (2010), pada semester I 2010 inflasi tahunan kelompok bahan makanan—termasuk beras—adalah yang tertinggi sebesar 5,79 persen, disusul kelompok makanan jadi (3,65 persen), dan kelompok sandang (1,60 persen).
Kedua, kendati petani adalah produsen beras, mereka cenderung menjual produknya berupa gabah dan bukan berupa beras. Ironisnya selama periode semester I 2008-semester I 2010 jumlah gabah petani yang terjual dengan harga lebih murah dari harga pembelian pemerintah (HPP) mencapai 9,60-13,42 persen. Bahkan, selisih lebih harga gabah terhadap HPP yang diterima petani juga semakin turun, jika pada 2008 petani menerima selisih lebih Rp 482 per kg, pada 2009 tinggal sebesar Rp 308 per kg. Data ini mengindikasikan bahwa pendapatan riil petani terus mengalami penurunan.
Di sisi lain, harga agroinput seperti pupuk, benih, pestisida, dan sewa alat mesin pertanian mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan kenaikan indeks biaya yang dibayar oleh petani dan menurunkan indeks biaya yang diterima dari usaha tani padi. Akibatnya, nilai tukar petani (NTP) sebagai tolok ukur kesejahteraan petani terus mengalami penurunan dari 100,16 (2008) menjadi 99,85 (2009). NTP 100 berarti petani tidak memperoleh profit dari usaha tani yang dilakoni karena seluruh pendapatan habis di-turn over menjadi modal usaha tani, dan petani mengalami kerugian jika NTP di bawah 100.
Ketiga, keterlibatan petani dalam tata niaga beras umumnya sebatas sebagai penyuplai gabah, dan tidak terlibat dalam usaha penggilingan atau perdagangan beras di tingkat konsumen. Dengan demikian, kenaikan harga beras akan lebih menguntungkan para pebisnis beras, yaitu pemilik penggilingan, pedagang-antara dan pedagang-eceran ketimbang menguntungkan petani. Hal ini ditunjukkan oleh data BPS (2010) bahwa disparitas harga gabah dan beras yang dinikmati pebisnis meningkat dari Rp 3.979 per kg (semester II 2009) menjadi Rp 4.558 per kg (semester I 2010), sementara selisih lebih harga beras terhadap HPP yang diterima petani justru semakin turun.
Margin keuntungan pebisnis umumnya berkisar 9-21 persen. Ketika harga beras naik, margin keuntungan juga merangkak naik karena pebisnis bisa menangguhkan kenaikan harga yang diterima pada harga yang seharusnya dibayarkan kepada petani. Namun sebaliknya, saat harga beras turun, para pebisnis tetap mampu mempertahankan margin keuntungan yang diterima dengan cara mempercepat penurunan harga beli pada petani. Hal ini bisa terjadi karena pebisnis memiliki kekuatan monopsonistik akibat kemampuan akses pasar dan penguasaan informasi yang lebih baik daripada petani.
Kiranya semakin jelas bahwa mayoritas petani justru menjadi korban saat terjadi kenaikan harga beras. Hal demikian karena mayoritas petani adalah konsumen-net beras, struktur pasar yang timpang, dan anomali implementasi HPP. Alhasil nasib petani pun tak ubahnya seperti pepatah: anak ayam mati di kandang padi. Inilah ironi harga beras bagi petani.
MASUN Mahasiswa pada Linkage Master Program di Magister Ekonomika Pembangunan UGM Yogyakarta dan IDP of International University of Japan (IUJ) Niigata Jepang
