Ada Anggaran Mobil Mewah di APBD 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Masuknya anggaran pembelian mobil mewah untuk tamu DPRD DKI Jakarta senilai Rp 2,5 miliar dalam APBD DKI mendapat kecaman sejumlah pihak. Jenis mobil yang akan dibeli itu antara lain Bentley Continental GT yang pada kabinnya dilengkapi berlian atau Ferrari F430 yang kerap dipakai selebriti dunia.

"Dalam setahun paling hanya ada dua kali kunjungan tamu, sehingga mubazir. Dalam rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD DKI, semua anggota dewan menolak adanya anggaran tersebut, tapi tiba-tiba muncul kembali dalam pagu anggaran," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Boy Benardi Sadikin, Kamis (6/1/2011).

Anak kandung mantan Gubernur DKI Ali Sadikin ini menyatakan, pengadaan mobil mewah untuk tamu itu merupakan permintaan pimpinan DPRD DKI.

"Alasan pimpinan kala itu adalah selama ini untuk memfasilitasi tamu VIP (very important person) dewan harus menyewa mobil, dan perlu dianggarkan untuk pembelian," katanya.

Ketua PURT DPRD DKI Prya Ramadhani menyatakan, pengadaan mobil itu merupakan permintaan pimpinan dan Sekretaris DPRD DKI.

"Dalam rapat RUPT, kami menolak anggaran pengadaan mobil tamu itu, tapi anggaran itu tetap ada," kata Ketua DPD Partai Golkar DKI ini.

Alasan penolakan itu, kata Prya, sesuai catatan PURT seperti pada 2010, jumlah kunjungan tamu dalam setahun hanya dua kali dengan durasi paling lama dua minggu.

"Jika nantinya mobil tersebut telah ada, maka 50 minggu dalam setahun mobil miliaran rupiah itu menganggur," katanya. Itu sebabnya, dia mendesak agar pengadaan mobil mewah itu dibatalkan.

Secara terpisah, Sekretaris DPRD DKI Hermanto, menyatakan, memang terdapat alokasi mobil dengan harga Rp 2,5 miliar itu dalam APBD DKI 2011.

"Penyediaan mobil tersebut digunakan untuk kunjungan sister city yang dilakukan setiap tahunnya. Selama ini biaya sewa kendaraan ditanggung oleh setwan (sekretariat dewan) melalui biaya reprositas terutama untuk pimpinan rombongan," kata Hermanto, kemarin.

Meski telah disahkan, Hermanto menyatakan, anggaran tersebut belum pasti disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kami akan berkoordinasi dengan Biro Hubungan Dalam dan Luar Negeri. Jika tahun ini jumlah kunjungan sedikit, pengadaan mobil itu akan dibatalkan," katanya.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Jakarta, Amir Hamzah, menyatakan, sesuai dengan laporan dari Kemendagri, sejumlah anggaran di DKI sedang diteliti.

"Sebagian dicoret karena tidak penting, jadi ada beberapa proses lagi sebelum akhirnya anggaran disetujui," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan adanya anggaran yang tidak perlu dan tidak untuk kepentingan warga Jakarta dihapus karena akan merugikan negara.

Ketua Presidium Himpunan Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta Syaiful Jihad menyatakan, usulan pengadaan mobil bagi tamu VIP dewan harus dibatalkan. Akan lebih baik anggaran itu dipergunakan untuk meningkatkan layanan masyarakat.

"Lebih baik anggaran itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat karena masyarakat Jakarta banyak menderita, misalnya akibat kenaikan harga yang luar biasa ditambah berbagai beban seperti biaya sekolah, biaya kebutuhan pokok, dan sebagainya. Jadi cobalah anggota dewan itu bekerja untuk rakyat jangan untuk mengeruk kekayaan," kata Syaiful Jihad. (moe)