Tangsel (Tak) Siap Jadi Kota
Di usianya yang genap tiga tahun pada tahun 2011, Tangsel kini menghadapi 2.000 meter kubik sampah tidak terangkut setiap hari. Sampah sebanyak itu dihasilkan 1,4 juta jiwa yang tinggal di 49 kelurahan dan 5 desa di tujuh kecamatan. Limbah buangan warga itu menumpuk di 25 tempat pembuangan sementara yang sebagian besar di antaranya liar. Sampah di pasar tradisional, seperti Pasar Ciputat, Ciputat Permai, Cimanggis, dan Jombang, juga tidak terangkut.
Infrastruktur, seperti jalan, drainase, serta transportasi, juga bermasalah. Sangat buruknya kondisi drainase yang tidak berfungsi plus kualitas jalan rendah menyebabkan kemacetan. Kemacetan di 12 titik, terutama di persimpangan jalan atau pasar, serta stasiun kereta api listrik di kawasan Serpong, Ciputat, dan Ciputat Timur, semakin parah karena lemahnya pengaturan transportasi di Tangsel.
Penjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel Dendy Priyandana mengatakan, ada total sekitar 600 kilometer jaringan jalan di Tangsel, termasuk jalan negara, provinsi, perkotaan, dan desa/lingkungan. Sebanyak lima persennya rusak ringan dan sedang. Sementara 20 persen lainnya rusak berat.
Sampah dan kemacetan muncul tidak terlepas dari padatnya penduduk Tangsel. Kota ini lebih dikenal dengan lokasi-lokasi perumahan yang mudah ditemukan di setiap sudutnya.
Kondisi pertumbuhan perumahan yang semakin tidak terkendali itu mengakibatkan lahan di Tangsel terancam habis. Sebanyak 70 persen dari luas wilayahnya dikuasai lebih dari 250 pengembang, baik berskala kecil, sedang, maupun besar.
Sisanya dimanfaatkan sebagai lahan permukiman dan perkantoran yang dikuasai pemerintah dan perseorangan.
Perkembangan perumahan tak bisa terbendung karena selama ini belum ada payung hukum berupa peraturan daerah yang mengatur pembatasan pengembang dan perumahan.
Kesesakan masalah mengimpit Kota Tangsel, makin sesak terasa ketika dinamika politik terganggu dengan adanya praktik haram berbuat curang dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang berujung dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan kota ini mengulang pilkadanya.
Dana Rp 26 miliar untuk pilkada I lenyap begitu saja. Untuk pilkada ulang, mengucur lagi dana Rp 12,5 miliar.
”Andai tidak ada kecurangan, pemerintahan resmi mungkin sekarang mulai bekerja. Uang bisa dihemat untuk pembangunan,” kata ahli perkotaan Yayat Supriyatna.
Yayat menambahkan, pekerjaan rumah utama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel terpilih agar kotanya benar-benar siap menjadi kota adalah mengevaluasi ulang arah pembangunan. Harus dibentuk rencana tata ruang wilayah yang sinergi dengan kawasan sekitarnya, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan DKI Jakarta.
”Khususnya dalam hal tata infrastruktur, yaitu jalan dan sis- tem transportasi,” kata Yayat.
Dosen Kajian Perkotaan Pascasarjana Universitas Indonesia Hendricus Andy Simarmata menambahkan, wajib dikembangkan sistem transportasi.
”Kalau perlu, jaringan busway diperluas sampai Tangsel, juga kereta api. Langkah itu akan mengurangi beban kendaraan di atas jalan-jalan kota atau jalan menuju Jakarta,” katanya.
Menurut Hendricus, Tangsel sangat bergantung pada Jakarta. Sebagian besar penduduknya, terutama yang tinggal di perumahan, adalah pekerja di Jakarta. Perekonomian Tangsel pun tergantung dari Jakarta. Hal itu terbukti dari data pemerintah setempat yang menyatakan 40 persen APBD mereka berasal dari keberadaan perumahan.
Melengkapi fungsi awalnya sebagai lokasi perumahan, fasilitas rumah sakit dan pendidikan berkembang lumayan pesat di Kota Tangsel.
”Coba batasi fungsi Tangsel sebagai kota jasa kesehatan
