Menkes: Perkuat Pelayanan Medik di Indonesia Timur

Makassar, KOMPAS — Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menilai sarana kesehatan di kawasan Indonesia bagian timur perlu diperkuat untuk membenahi kesenjangan pelayanan. Minimnya fasilitas dan tenaga medis akan diatasi dengan sinergi rumah sakit milik pemerintah dan swasta.

Hal itu dikatakan Endang dalam acara peletakan batu pertama Rumah Sakit Siloam di Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/1/2011). Maraknya pembangunan rumah sakit oleh pihak swasta diharapkan turut memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia timur.

Endang berharap RS Siloam yang bertaraf internasional bermitra dengan Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat yang khusus melayani warga tidak mampu. Bentuk kemitraan ini layaknya program sister hospital yang dilakukan beberapa rumah sakit di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.

”Semakin banyak pola kemitraan rumah sakit swasta dengan pemerintah akan mempercepat perbaikan layanan kesehatan di Indonesia timur,” tuturnya. Kerja sama berupa bantuan fasilitas dan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis.

Saat ini RS Sayang Rakyat baru memiliki 250 tempat tidur. Sejak beroperasi Maret 2010, kebutuhan dokter spesialis masih didatangkan dari RSU dr Wahidin Sudirohusodo dan RSUD Labuang Baji Makassar. Dinas Kesehatan Sulsel mencatat, meski ada 35 RS swasta dan 27 RSUD, Sulsel masih perlu sekitar 4.000 tempat tidur untuk melayani 8 juta jiwa di 24 kabupaten/kota.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Asiah Hamzah, berpendapat, program sinergitas RS swasta dan pemerintah belum cukup mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan di Indonesia timur. Pemerintah sebaiknya juga memperbanyak unit pelayanan kesehatan bergerak mengingat kawasan Indonesia timur umumnya di wilayah kepulauan.

Ketika meneliti di Pulau Buru Selatan, Maluku, Asiah menemukan fakta, 9 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di daerah berpenduduk sekitar 12.000 jiwa itu hanya ada satu tenaga medis. Kondisi serupa terjadi di Pulau Kahu-Kahu dan Pulau Lowa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel.

Bahkan, sekitar 200 warga di Pulau Badi, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulsel, yang terserang demam tak dapat langsung ditangani karena dokter di puskesmas hanya datang seminggu sekali. Menurut Asiah, situasi ini dapat ditangani dengan biaya operasional kesehatan Rp 100 juta dari pemerintah untuk setiap puskesmas induk. (RIZ)