Wamenhub: ERP Siap Tahun Ini

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono(agung kurniawan/kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan pajak jalan melalui skema electronic road pricing di Jakarta dipastikan mulai tahun ini. Upaya tersebut dalam rangka mengurai kemacetan di jalan-jalan utama Ibu Kota sesuai dengan 17 langkah yang diamanatkan Wakil Presiden Boediono pada tahun lalu.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, Kementerian sudah mengirimkan peraturan pemerintah tentang electronic road pricing (ERP) ke Kementerian Hukum dan HAM pada November 2010. "Kini menunggu proses pengesahan. Pemerintah daerah akan menyiapkan perda yang terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk implementasi di jalan.

"Saya rasa pada kuartal pertama segala urusan teknis (PP) sudah rampung. Penerapannya, menunggu instruksi pemda (DKI Jakarta). Soalnya itu wilayah kekuasaan mereka. Biarlah mereka yang mengumumkan nanti," ujar Bambang di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/1/2011) ini.

ERP akan menjadi pengganti 3 in 1 yang saat ini masih digunakan untuk mengurai kemacetan di jalan protokol. Saat ini, menurut Bambang, pemda diinstruksikan Wapres mempersiapkan infrastruktur untuk penerapan ERP.

"Targetnya secepat mungkin. Harus dilakukan karena Jakarta punya masalah khusus. Harus lebih cepat bertindak," ujar Bambang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Saat Ara Berdebat dengan Hercules soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

Brian MasterChef Indonesia 5 Meninggal Dunia

Identitas Sopir Livina yang Senggolan dengan Innova Terungkap, Bakal Dimintai Keterangan

Hasil Udinese Vs Como 0-0: Tren Kemenangan Lariani di Serie A Berakhir

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com