Sudan Ajak Indonesia

KAIRO, KOMPAS.com - Pemerintah Sudan mengajak Indonesia untuk menggarap lahan-lahan subur pertanian di bibir Sungai Nil. "Pemerintah Sudan memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang berpengalaman membangun industri pertanian. Oleh karena itu, negara tersebut siap menyediakan lahan suburnya digarap Indonesia," kata Duta Besar (Dubes) RI untuk SudanSujatmiko, awal pekan ini di Juba, Sudan Selatan.     Dubes Sujatmiko berada di Juba mewakili pemerintah memimpin tim pengamat Indonesia untuk referendum penentuan nasib Sudan Selatan yang akan berakhir Sabtu (15/1/2011).     Diplomat karir itu menjelaskan bahwa ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Sudan, Abdul Halim Ismail Al-Muta’afi, saat keduanya bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, baru-baru ini.  "Menteri Abdul Halim bahkan menyatakan pihaknya menyediakan lahan seluas 30.000 hektar di pesisir Sungai Nil Putih, bagian selatan ibu kota Khartoum," kata Sujatmiko.     Disebutkan, Kementerian Pertanian Sudan siap menjadi mitra lokal untuk kerja sama dengan para investor Indonesia dalam pengembangan tanaman padi, jagung, dan tanaman palawija lainnya.     "Dengan adanya kerja sama pertanian ini nantinya akan memberikan efek samping yang menguntungkan bagi peningkatan ekspor Indonesia ke Sudan, seperti masuknya produk-produk peralatan pertanian, pupuk Indonesia termasuk  juga peluang kerja bagi tenaga kerja kita," kata Dubes Sujatmiko.     Menurut Menteri Abdul Halim, saat ini Kementerian Pertanian Sudan telah berhasil mengadakan kerja sama dengan Vietnam, Pakistan, dan Jepang dalam bidang penanaman padi.       Sudan memiliki lahan pertanian yang sangat luas sekitar 84 juta hektar, namun yang sudah digarap baru sekitar 35 persen. "Luasnya lahan yang tersedia, akan menghasilkan panen dengan skala besar yang juga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Indonesia," ujar Dubes Sujatmiko.

                       Persimpangan jalan     Saat ini Sudan tengah berada di persimpangan jalan terkait referendum penentuan nasib Sudan Selatan yang saat ini sedang berlangsung. Referendum yang dimulai pada 9 Januari dan berakhir pada 15 Junuari itu diperkirakan akan membagi Sudan menjadi dua negara, Sudan Selatan dan Sudan Utara.     Kepala Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Kebudayaan (Pensosbud) KBRI Khartoum, Muhammad Syafri, mengandaikan bahwa bila Sudan Selatan berpisah, Sudan Utara akan kehilangan sebagian besar sumber pemasukan utamanya yaitu minyak bumi yang sebagian besar berada di wilayah Sudan Selatan. "Bila ternyata benar-benar berpisah, Sudan Utara perlu melakukan diversifikasi sumber pemasukan negara dan bidang pertanian akan menjadi prioritasnya," ujar Pensosbud Muhammad Syafri.      Dubes RI menyebutkan bahwa peluang tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah maupun kalangan swasta Indonesia.     Terkait referendum Sudan Selatan, Dubes Sujatmiko mengemukakan, Pemerintah Indonesia sejak awal telah menyampaikan bahwa apapun hasilnya, Indonesia akan terus menjaga hubungan baik dan akan terus meningkatkan kerja sama baik dengan Sudan Utara maupun dengan Sudan Selatan, jika memisahkan diri.