Tokoh Agama Siap Dialog dengan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Para tokoh lintas agama siap memenuhi undangan dan berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (17/1/2010) malam, untuk membicarakan berbagai persoalan bangsa. Undangan Presiden ini dilayangkan setelah pekan lalu para tokoh lintas agama dan pemuda secara kritis menyampaikan sejumlah kebohongan pemerintahan SBY.

Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus Situmorang mengatakan, apa saja materi pembicaraan bergantung apa yang disampaikan Presiden. "Presiden yang mengundang, ya tentu dari segi prosesnya lalu pembicaraan, pasti Presiden dulu yang berbicara. Kita akan tanggapi, apakah sambutan beliau menyinggung apa yang kita sampaikan (sebelumnya)," kata Mgr Situmorang, saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/1/2010).

Ia mengungkapkan, jika Presiden merespons apa yang telah dikemukakan oleh para tokoh, pihaknya akan menanggapi dan menyampaikan secara lebih jelas. "Secara jernih dan dalam suasana sejuk, kita akan mengulangi (apa yang telah disampaikan) secara tegas, jelas, dan substantif," ujarnya.

Mgr Situmorang berharap, tidak ada lagi perdebatan soal istilah "kebohongan" yang digunakan oleh para tokoh lintas agama. Seperti diketahui, Staf Khusus Presiden Bidang Politik, Daniel Sparingga, menilai, penggunaan kata "berbohong" tidak etis. "Tidak usah menghabiskan energi untuk berdebat soal istilah, tetapi lebih baik soal substansi," ujar Mgr Situmorang.

Siang ini, menurut rencana, para tokoh lintas agama akan melakukan pertemuan internal. Ia membantah pertemuan ini akan mengambil keputusan apakah akan memenuhi undangan Presiden atau tidak. Materi yang akan dibahas adalah berbagai persoalan yang akan diangkat agar berlangsung pertemuan yang produktif.

Bagi Mgr Situmorang sendiri, pertemuan antara Presiden dan tokoh lintas agama memang seharusnya dilakukan untuk membahas berbagai persoalan bangsa. "Apa yang kita kemukakan adalah untuk kepentingan bangsa, sesuatu yang mendasar dan untuk bangunan berbangsa ke depan," jelasnya.

Dalam pernyataan bersamanya pekan lalu, para tokoh lintas agama dan pemuda menyatakan bahwa pemerintah telah berbohong dalam hal penyampaian angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan terorisme, penegakan hak asasi manusia, anggaran pendidikan, kasus Lapindo, kasus Newmont, serta kasus Freeport.