Impor dan Anomali Iklim Gejala Krisis

BANDUNG, KOMPAS.com — Kondisi pertanian di Indonesia belakangan ini menunjukkan gejala ke arah krisis pangan. Indikasinya ialah impor beras tidak lagi menjadi langkah yang ditabukan dan anomali iklim. Karena itu, dibutuhkan rancang bangun pengelolaan pangan yang baru.

Demikian dikatakan Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmadja di Bandung, Rabu (19/1/2011). "Dalam krisis pangan, impor tidak lagi tabu. Krisis juga dipicu kekhawatiran produksi padi tahun ini turun karena anomali iklim," ujarnya.

Apalagi, lingkungan semakin tidak dikelola dengan baik. Pengaruh kondisi itu terhadap produksi pangan tentu akan muncul. "Efek berantai anomali iklim ialah banjir yang tidak bisa dikendalikan dan tampaknya kian parah saja. Wereng coklat juga menjadi masalah yang mengemuka," ujarnya.

Entang menambahkan, irigasi rusak di Jabar memicu bencana banjir yang belakangan ini melanda area persawahan. Sekitar 40 persen irigasi di Jabar rusak. Sebagian irigasi juga beralih fungsi menjadi kawasan industri atau perumahan.

Konsumsi masyarakat juga menjadi indikasi krisis yang mengkhawatirkan. Entang mencontohkan, konsumsi beras di Jabar sekitar 139 kilogram (kg) per kapita per tahun. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan semakin banyak pangan dikonsumsi.

"Angka konsumsi di Singapura, Vietnam, dan Thailand sudah kurang dari 100 kg. Itu karena penduduknya sudah bisa mengganti beras dengan sumber karbohidrat lain," katanya.

Entang mengatakan, masalah-masalah itu harus diatasi dengan rancang bangun pangan yang baru. Dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan langkah tersebut. Instansi-instasi pemerintah dengan berbagai bidang yang terkait harus berkoordinasi.

"Tidak hanya pertanian, bidang perdagangan, usaha kecil menengah, perdagangan, koperasi, bahkan pekerjaan umum perlu dilibatkan. Misalnya, kalau jalan rusak, distribusi tersendat, harga komoditas pasti langsung melambung. Maka, perlu peran instansi pekerjaan umum," katanya.