Rumah untuk Pengaduan Kebohongan Dideklarasikan
Jakarta, Kompas
”Ini akan menjadi kanal bagi keluh kesah masyarakat,” papar Fajar Riza Ul Haq dari Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan, Rabu (19/1) di kantor Maarif Institute, Jakarta. Badan pekerja itu terdiri dari 35 aktivis yang mewakili 65 kelompok masyarakat sipil. Fajar adalah Executive Director Maarif Institute.
Pekan lalu, sejumlah tokoh lintas agama menyuarakan 18 kebohongan publik yang diduga dilakukan pemerintah. Kebohongan itu, antara lain, berkaitan dengan ketidaksesuaian antara data statistik pemerintah mengenai jumlah orang miskin dan kenyataan di lapangan.
Beberapa hari lalu, sejumlah tokoh lintas agama diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan di Istana itu, kedua belah pihak membahas kebohongan publik yang dimaksud oleh tokoh agama. Pertemuan dengan Presiden, ditegaskan tokoh agama, bukan akhir dari sikap kritis mereka. Tokoh lintas agama akan terus mengkritisi pemerintah dan menyuarakan kegelisahan umat.
Menurut Fajar, Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan mendapat antusiasme publik yang besar. Hal ini paling tidak terlihat dalam dengar pendapat publik, pekan lalu. Karena itu, Badan Pekerja memutuskan untuk mendeklarasikan dan membuka Rumah Pengaduan Kebohongan Publik.
Saat ini ada 18 Rumah Pengaduan di Jakarta, antara lain di Maarif Institute, kantor Institut Hijau Indonesia, Nurcolish Madjid Society, The Wahid Institute, serta di Maarif Institute, Sleman (DI Yogyakarta).
Badan Pekerja mempersilakan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk ikut membuka Rumah Pengaduan. ”Gerakan ini bukan gerakan yang eksklusif. Gerakan ini terbuka bagi semua kelompok untuk ikut terlibat,” ujar Fajar.
Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia menambahkan, rumah pengaduan akan menampung berbagai laporan atau keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kebohongan publik yang diduga dilakukan pemerintah. Laporan itu akan diverifikasi dan ditabulasi untuk kemudian diberikan kepada tokoh lintas agama agar dapat disuarakan kepada pemerintah.
Hadir dalam jumpa pers deklarasi Rumah Pengaduan itu antara lain Deddy Julianto (Gerakan Menutup Lumpur Lapindo), Jeirry Sumampouw (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), serta Yudi Latif dan Effendi Gazali (pakar).
