Sekjen PBB Prihatin Timur Tengah

NEW YORK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengungkapkan keprihatinan atas tidak adanya kemajuan dalam hal perundingan damai  Israel dan Palestina. "Kita harus bergerak di luar kebuntuan dan mengembalikan kedua pihak tersebut ke perundingan demi tercapainya penyelesaian semua masalah status permanen maupun untuk mencapai kesepakatan historis," kata Ban di Markas Besar PBB, New York, Jumat (21/1/2011), saat membuka sidang tahun 2011 komite menyangkut hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut.      Ia berharap tahun 2011 ini ada upaya-upaya yang lebih keras dari kedua pihak serta pihak ketiga untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah itu.         Ban mencatat bahwa target tanggal-tanggal yang didukung oleh kuartet diplomatik --terdiri atas PBB, Uni Eropa, Rusia dan Amerika Serikat-- untuk mencapai kesepakatan kerangka Palestina-Israel mengenai status akhir serta penyelesaian program-program Otoritas Palestina, tinggal delapan bulan lagi.  "Kita tidak boleh kehilangan lebih banyak waktu lagi," kata Ban.      Ia juga berharap pembicaraan yang akan berlangsung antara kelompok Kuartet dengan mitra-mitra mereka serta Liga Arab di Munchen pada 5 Februari mendatang akan membawa hasil yang diharapkan.      Para pejabat tinggi PBB, termasuk Ban Ki-moon, belakangan ini terus meminta pihak-pihak ketiga yang menjadi mediator berupaya lebih keras membangkitkan kembali perundingan yang buntu antara Palestina-Israel.      Perundingan diharapkan dapat mencapai penyelesaian konsep Dua Negara Palestina-Israel yang hidup berdampingan secara aman dan damai, yaitu dengan mengakhiri pendudukan oleh Israel sejak tahun 1967 di wilayah Palestina serta dengan menyelesaikan semua masalah mendasar.      Israel pada September tahun lalu menolak untuk memperpanjang moratorium (jeda selama 10 bulan) kegiatan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.      Penolakan perpanjangan moratorium itu mendapat reaksi keras dari Palestina hingga Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan menarik diri dari perundingan langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.      Perundingan langsung itu sendiri baru saja dimulai kembali --di bawah mediasi Amerika Serikat-- beberapa minggu sebelumnya setelah terhenti selama dua tahun.      Selain Amerika Serikat, pihak yang selama ini gencar mendorong upaya penyelesaian akhir konflik Palestina-Israel adalah kelompok diplomatik Kuartet Timur Tengah, yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, AS dan Rusia.      Pada September lalu, empat negara berkembang terkemuka juga muncul dan bersatu dalam sebuah forum yang diprakarsai Indonesia  untuk menyikapi dan mendukung Palestina dalam proses menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat.       Indonesia, seperti yang kerap ditegaskan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Hasan Kleib, dalam berbagai sidang di PBB, menganggap bahwa kegiatan pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina adalah salah satu bantu sandungan utama terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel maupun perdamaian di Timur Tengah.      Oleh karena itu, selain menyesalkan tindakan Israel yang pada September lalu tidak memperpanjang moratorium, Indonesia juga  meminta Israel untuk seterusnya membongkar permukiman-permukiman yang telah mereka bangun di wilayah Palestina yang diduduki.