Polri Masih Lakukan Pendalaman

Kepala Polri Jenderal Polisi Timur Pradopo(KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS IMAGES)

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri mengaku masih melakukan pendalaman terhadap data wajib pajak yang telah dilaporkan Kementerian Keuangan. Laporan yang diterima Polri mencantumkan bahwa 151 putusan pengadilan pajak banding diduga terkait kasus Gayus Halomoan Tambunan.

"Polri merencanakan melakukan kerja sama dengan PPNS Ditjen Pajak untuk melakukan pendalaman," kata Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (24/1/2011).

Timur mengatakan, Gayus Tambunan mengaku menerima uang jasa dari penyelesaian wajib pajak (WP) perusahaan sejumlah 44 WP, termasuk tiga perusahaan WP yang ditanganinya, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

Sementara itu, satu kasus korupsi terkait proses keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal sudah sampai pada vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Gayus Tambunan dijatuhi vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

"Wajib pajak perusahaan lain yang disebutkan Gayus masih dalam penelitian," ujar Timur.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Rupiah Tembus Rp 17.105 Per Dollar AS, Menko Airlangga Singgung Nasib Mata Uang Lain

Anggaran Renovasi Rumah Dinas Capai Rp 25M, Gubernur Kaltim: Toilet, TV, Sofa Sudah Tak Layak

Hasil Timnas Futsal Indonesia Vs Malaysia 1-0: Guntur Ariwibowo Bawa Garuda ke Semifinal

Anggota Kongres AS Kecam Trump, Minta Dicopot dari Kursi Presiden

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com