Pertamina Didorong Kelola Blok Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak agar segera memberi mandat kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola dan menjadi operator blok minyak dan gas bumi Natuna Timur. Hal ini bertujuan menjaga kedaulatan negara dan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, dalam diskusi bertema Blok Natuna Timur dan Kedaulatan Negara, Kamis (27/1/2011), di Jakarta. Adapun beberapa pembicara lain adalah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggota DPR RI Chandra Tirta Wijaya, dan pakar geologi Andang Bachtiar.

Sebelumnya PT Pertamina telah menandatangani nota kesepakatan awal tentang rencana pengembangan blok migas Natuna D Alpha, yang telah berganti nama menjadi Natuna Timur, dengan ExxonMobil, Petronas dan Total Indonesie pada Desember lalu. Namun belum ditentukan siapa operator atau pihak yang memimpin konsorsium dalam pengelolaan blok itu.

Blok Natuna Timur merupakan blok minyak dan gas bumi yang diperkirakan menyimpan cadangan minyak sekitar 500 juta barel. Adapun total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik atau TCF. Sedangkan potensi gas yang recoverable 46 TCF atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak.

Marwan mempertanyakan belum adanya kepastian posisi Pertamina sebagai operator di Blok Natuna Timur padahal perseroan itu telah menyatakan kesanggupannya memimpin eksploitasi Blok Natuna. "Sebagai sumber daya migas Indonesia berkapasitas besar, maka sangat strategis jika Natuna dikelola secara dominan oleh negara melalui Pertamina. Karena itu, pemerintah harus segera menetapkan Pertamina sebagai operator," kata dia.

Pemerintah juga diharapkan segera menetapkan paket pengelolaan Natuna yang menyeluruh, terpadu dan visioner. Seluruh sumber daya nasional baik finansial maupun sumber daya manusia agar dikerahkan untuk menggarap proyek Natuna. Adapun hasil produksi gas Natuna diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi domestik jangka panjang, minimal selama 60 tahun ke depan.

Chandra Tirta menambahkan, pengelolaan blok Natuna harus berlandaskan kedaulatan dan keamanan energi. Jadi, alokasi gas dari blok itu terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik. "Pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah pengelolaan Natuna secara menyeluruh dan integratif dan menetapkan Natuna sebagai cadangan Pertamina," ujarnya menegaskan.