YLKI: Tunda Pembatasan Premium!

JAKARTA, KOMPAS.com —Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia minta pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi yang bakal dijalankan akhir kuartal I ditunda. ”Tunda itu yang di bulan April,” tegas pengurus YLKI, Indah Suksmaningsih, di Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Penundaan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi ini, menurutnya, bukan tanpa alasan. Pengaturan BBM bersubsidi harus dimulai terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri. Hal ini perlu dilakukan pemerintah sebagai contoh uji coba. ”Coba dulu pakai percobaan pakai pelat merah dulu. Ya, ditunda dan dicoba dulu dengan menggunakan pelat merah, rasanya kayak apa orang dicabut subsidinya,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum pengaturan BBM subsidi dialamatkan untuk pelat hitam dan kuning, mengapa tidak pelat merah dulu.

Lebih lanjut, terkait dengan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, dia balik bertanya kepada pemerintah, ”Mengapa pemerintah itu selalu tidak bisa melihat dulu ke dalam, mengapa sih harus selalu tujuannya orang lain?” Pemerintah, menurutnya, tidak bisa menjadi contoh panutan, memulai pengaturan BBM bersubsidi dengan mengarahkan aturan ini kepada masyarakat.

Dia menyarankan pengaturan BBM bersubsidi itu ditunda pelaksanaannya, guna diuji coba terlebih dahulu di jajaran pemerintah sendiri, sebagai contoh bahwa dirinya bisa menurunkan penggunaan BBM. Kalau pemerintah bisa, imbuhnya, berarti rakyat juga bisa.

”Saran saya dicoba dulu oleh pelat merah dulu. Rasanya kayak apa, dijatah lalu dia harus pakai pertamax, bisa enggak. Jadi kalau mau melakukan simulasi atau minta rakyat mengikuti, mestinya mereka melakukan dulu dong, dimulai dari dirinya sendiri, bukan malah menunjuk orang lain untuk diatur. bisa enggak itu, dari tingkatan mereka dulu, pelat merah, baru bilang ke rakyatnya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, rencana pengaturan BBM bersubsidi akan mulai digelontorkan pada akhir kuartal pertama, antara akhir Maret atau awal April tahun ini untuk wilayah Jabodetabek. Kemudian pengaturan BBM bersubsidi ini akan bergerak menuju pulau-pulau lain hingga 2014 mendatang. (Srihandriatmo Malau)