Obama Desak Mubarak Lakukan Reformasi

WASHINGTON, KOMPAS.com — Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Kamis (27/1/2011), mendesak Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk membuat reformasi yang penting. Desakan itu memperkuat tekanan terhadap sekutu utama AS itu dalam menghadapi protes jalanan yang mengarah kepada kejatuhan Mubarak.

Obama, yang baru buka suara setelah tiga hari pergolakan di Mesir, sangat berhati-hati demi menghindari kesan bahwa AS akan meninggalkan Mubarak. Namun, Obama dengan jelas menyampaikan simpatinya kepada demonstran, yang ia katakan bahwa mereka mengungkapkan "frustrasi yang terpendam" atas kurangnya perubahan yang terjadi.

Obama dan para pembantunya sedang memainkan suatu aksi penyeimbangan yang halus saat pergolakan politik mengguncang Timur Tengah, dari Tunisia, Mesir, Lebanon, dan Yaman. AS ingin memberi kesan bahwa pemerintahannya sebagai penjaga, tetapi sekaligus menunjukkan batas-batas pengaruh AS. Ketika melontarkan poin yang menggambarkan Mubarak sebagai "sangat membantu pada berbagai isu yang sulit", pada saat yang sama Obama mengirim dia pesan yang jelas untuk mengindahkan tuntutan demonstran yang antipemerintah atas hak-hak demokratis yang lebih luas setelah selama beberapa dekade mengalami pemerintahan otoriter.

"Saya selalu berkata kepadanya untuk memastikan bahwa mereka bergerak ke arah reformasi-reformasi politik, reformasi ekonomi, yang merupakan hal mutlak dan penting bagi kesejahteraan jangka panjang Mesir," kata Obama saat ia menjawab pertanyaan dari seorang pendengar online di situs YouTube.

Pemerintahan Obama tampaknya sedang bermain-main dengan keinginannya untuk menjaga stabilitas regional, dukungannya pada perubahan demokrasi, dan tekadnya menghindari munculnya pemerintahan Islam anti-AS di Kairo yang berpotensi beraliansi dengan Iran. "Ini bukan sebuah pilihan antara pemerintah dan rakyat Mesir," kata juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs kepada wartawan.

Obama mendesak pemerintah dan demonstran untuk menahan diri. Ia mengatakan, kekerasan bukan jawaban. "Sangat penting bahwa orang-orang memiliki mekanisme untuk mengungkapkan keluhan-keluhan yang sah," katanya dengan merujuk pada kebebasan berekspresi dan akses ke situs jejaring sosial.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mempertegas beberapa poin ketika dia berbicara dengan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmed Aboul Gheit, Kamis, kata Departemen Luar Negeri AS. Namun, Washington masih berhati-hati. Wakil Presiden Joe Biden, misalnya, dalam sebuah wawancara dengan PBS mengatakan, "Saya tidak akan menyebut dia (Mubarak) sebagai seorang diktator."

Para pembela hak asasi manusia telah menuduh AS terlalu lunak terhadap pelanggaran hak asasi di Mesir. Namun, pemerintahan Obama sekarang menempuh pendekatan "dua jalur". Para diplomat AS tengah berupaya menjangkau pejabat pemerintah dan aktivis demokrasi untuk mendorong dialog damai demi reformasi, kata seorang pejabat senior AS.