Pejabat Saja Kena Inflasi, "Gimana" Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, kenaikan gaji bagi para pejabat publik merupakan dampak inflasi yang tinggi. Namun, menurut dia, kenaikan gaji tersebut tidak mendesak sama sekali, bahkan tidak etis untuk disinggung di depan rakyat.

Pejabat publik seharusnya bertolak pada kenyataan ekonomi masyarakatnya terlebih dahulu. "Kalau pemerintah men-declare angka inflasi berapa, yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar. Oleh karena itu, sekarang kalau kita lihat, gaji pejabat sekarang sudah tidak mencukupi living cost mereka. Itu efek inflasi yang tidak sesuai dengan apa yang diumumkan pemerintah. Boleh jadi kenyataannya lebih besar. Oleh karena itu, gaji tinggi pun dirasa tidak memenuhi. Lalu gimana impact-nya kepada orang yang tidak bergaji tinggi," katanya di Gedung DPR, Jumat (28/1/2011).

Anis menegaskan dirinya tidak setuju sama sekali dengan usulan kenaikan gaji bagi pejabat publik di tengah kondisi seperti ini. Pemerintah saat ini menetapkan 1 dollar AS per hari untuk standar hidup garis kemiskinan. Namun, faktanya, jumlah itu tidak cukup untuk hidup di Indonesia dalam satu hari. Bahkan, lanjutnya, dengan 2 dollar AS per hari saja masih sulit untuk menjalani hidup yang layak di Indonesia.

Lagi pula, jika ditetapkan standar 2 dollar AS, ini akan berdampak pada melesatnya jumlah orang miskin di Indonesia. "Kita menipu diri sendiri bahwa dengan mengatakan orang di Indonesia bisa hidup dengan 1 dollar AS sendiri. Pejabat yang minta naik gaji artinya mereka terkena efek inflasi juga. Gaji DPR sekarang sudah sangat bagus saya rasa. Tidak ada alasan untuk menaikkannya," katanya.