Pejabat DKI: Kami Tak Minta Rp 80 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto berdalih tidak tahu ada alokasi Rp 80 miliar untuk 18 perangkat elektronik canggih pendukung kegiatan belajar mengajar, sebagaimana diprotes oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Ia mengaku kebingungan saat tiba-tiba 18 item senilai lebih dari Rp 80 miliar tersebut muncul dalam APBD DKI Jakarta tahun 2011. "Tidak pernah. Saya tidak pernah mengusulkan alat-alat itu. Kalau itu sampai ada, ya bingung saya juga," ucap Taufik, Jumat (28/1/2011) di Balai Kota Jakarta.

Ia berpendapat, pengadaan alat-alat elektronik yang dianggarkan dalam APBD 2011 ini bukannya tidak bermanfaat, melainkan masih belum diperlukan.

"Memang papan elektronik itu seperti apa, sih? Kan masih lebih penting untuk dana rehabilitasi," ucapnya. Untuk dana rehabilitasi, Taufik mengaku sudah mengajukannya.

Namun, jumlah yang disetujui kemudian tidak sesuai dengan yang diusulkan. Sebelumnya, pada tahun 2010 Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengagendakan rehabilitasi pada 43 sekolah rusak, tetapi dengan adanya pemangkasan berarti hanya tiga yang bisa diselesaikan, yakni SDN Semper Timur 3/5, SDN Kedoya Utara 9/10, dan SDN Cilandak 6/7.

Alasannya, anggaran yang seharusnya dikucurkan tidak cukup memadai. Dana Dinas Pendidikan pada 2011 mencapai Rp 5,7 triliun, sekitar Rp 4,5 triliun untuk gaji, sisanya untuk operasional pendidikan. "Untuk dana rehabilitasi mencapai Rp 400 miliar lebih," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo merasa kecewa dengan sikap DPRD yang memotong anggaran dana rehabilitasi sekolah rusak dan justru mengalokasikan anggaran untuk 18 item pengadaan alat yang tidak mendesak dan nilainya mencapai lebih dari Rp 80 miliar.

Hal-hal yang dianggap masih bisa ditunda, menurut Foke, di antaranya papan tulis elektronik dan ensiklopedia yang bisa memakai dana komite sekolah. Foke boleh mengklaim, tetapi legislatif juga tak mau disalahkan.

Anggota Badan Anggaran DPRD, S Andyka, mengungkapkan, pembahasan APBD 2011 merupakan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif. Namun, saat ditanyakan perihal pengadaan alat senilai Rp 80 miliar, Andyka tak tahu-menahu.

"Memang APBD itu sudah dibahas eksekutif dan legislatif. Aneh kalau sekarang diributkan. Tapi kalau yang soal anggaran Rp 80 miliar itu saya tidak tahu," elaknya.