Gugat KPK, Paskah Ajukan Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Paskah Suzetta akan segera menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui proses praperadilan terkait dengan proses hukum kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang menyeretnya. Demikian disampaikan mantan Ketua DPP Golkar, Abdul Ghafur, Minggu (30/1/2011), setelah mengunjungi Paskah di Rutan Kelas I Cipinang.

"Tadi setelah berbincang, tampaknya Paskah mau melaporkan KPK dan mau meluruskan proses ini melalui praperadilan," ungkap Ghofur kepada para wartawan. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Golkar Theo L Sambuaga, yang menyatakan Paskah berniat mengajukan proses praperadilan.

Selain Theo, enam tersangka lain dari Golkar juga tengah mempertimbangkan pengajuan tersebut. "Yang jelas kami menuntut keadilan karena ini kasus dugaan suap seharusnya pemberi suap juga harus bertanggung jawab," ungkap Theo.

Namun, ketika ditanyakan hal apa yang menjadi keberatan Paskah sehingga mengajukan praperadilan, Theo masih belum bisa memastikan. Paskah terseret kasus tersebut saat duduk menjadi anggota DPR tahun 1999-2004. "Hal itu masih akan kami diskusikan dengan tim kuasa hukum dari Golkar yang dikoordinatori Pak Prof Muladi," ujarnya.

Hari ini sejumlah petinggi dan mantan petinggi Golkar hadir menjenguk politisi Golkar yang mendekam di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, seperti mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Golkar Theo L Sambuaga, Wakil Sekjen Golkar Ricky Rahmadi, Wakil Bendahara Golkar Rene Manimbu, mantan Ketua DPP Golkar Abdul Ghafur Tengku Idris.

Pada Jumat (28/1/2011) KPK menahan 19 tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan, dengan tujuh di antaranya merupakan politisi Golkar yang juga anggota Komisi IX DPR tahun 1999-2044. Tujuh politisi tersebut adalah TM Nurlif, Baharuddin Aritonang, Asep R Sudjana, dan Reza Kamarullah (yang ditahan di rutan Salemba), serta Paskah Suzetta, Martin Brian Seran, dan Ahmad Hafid Zamawi.

KPK menetapkan ketujuh orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan senilai Rp 24 miliar yang ditengarai dimanfaatkan untuk memuluskan langkah Miranda Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004.