Presiden Bandingkan Pengalaman Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mendapatkan gambaran mengenai transisi demokrasi yang kini sedang berlangsung di Mesir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (4/2/2011), meminta pandangan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Pengalaman transisi demokrasi di Indonesia 12 tahun yang lalu pada tahun 1997-1998, diakui sangat penting dan relevan dengan transisi demokrasi yang kini tengah berlangsung di Mesir.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, saat ditanya pers, seusai dipanggil Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat sore, menyatakan Presiden Yudhoyono baru sebatas ingin mendapatkan gambaran dan pengalaman yang terjadi antara di Indonesia dan di Mesir.

"Jadi, belum sejauh itu untuk menawarkan pengalaman transisi demokrasi itu kepada Presiden Hosni Mubarak. Presiden hanya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana pengalaman yang pernah terjadi di Indonesia. Apakah pengalaman Indonesia relevan bagi Mesir," katanya.

Menurut Marty, setelah pemerintah melakukan evakuasi warga negara Indonesia dan memberikan bantuan untuk jaminan keamanan dan keselamatan WNI, tentunya Presiden Yudhoyono ingin dapat melakukan apa yang bisa dilakukannya lagi. "Sebab, Mesir adalah negara yang memiliki jejak luas terkait keanggotaannya sebagai anggota negara-negara Islam (OKI), Liga Arab, dan juga anggota Gerakan Non-Blok, serta negara Timur Tengah," ujar Marty.

Sementara, sebagai Doktor Ilmu Politik Northern Illinois University, Amerika Serikat, Andi membenarkan dirinya bersama Presiden Yudhoyono bertukar pendapat mengenai transisi demokrasi yang kini berlangsung di Mesir. "Sebagai negara sahabat, tentu kita peduli, bagaimana transisi demokrasi di Mesir itu bisa berjalan dengan damai dan berakhir dengan baik," ujar Andi.

Ditanya apakah Presiden Yudhoyono akan memberikan pandangan juga kepada Presiden Mesir Hosni Mubarak, Andi mempersilakan pers bertanya langsung kepada Menlu. "Saya belum tahu. Coba tanya saja kepada Pak Marty," ungkapnya.

Antisipasi kelompok radikal

Lebih jauh, mengenai kemungkinan masuknya kelompok radikal dalam evakuasi WNI dari Kairo, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku mendata dengan ketat setiap WNI yang dievakuasi. "Tentu, kita melakukannya dengan ketat dan identitas yang jelas untuk mencegahnya," kata Patrialis.

Menurut Patrialis, pihaknya mengirimkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) terhadap WNI di Kairo yang paspornya hilang. "Kami juga menerapkan sistem on board (pemeriksaan di atas pesawat) untuk langsung dapat mengecek setiap warga yang dipulangkan," katanya.

Selanjutnya, kata Patrialis, pihaknya sudah mengirimkan 3.000 paspor kosong yang tercatat oleh Imigrasi bagi setiap WNI. "Jadi, kami benar-benar antisipasi persyaratan administrasi kepulangan dan pencegahannya (masuknya kelompok radikal)," katanya.