”Semua yang ikut evakuasi tahap pertama ini harus sudah sampai bandara sebelum jam tiga. Di Kairo diberlakukan jam malam dari jam tiga sore sampai jam enam pagi,” kata Heri melalui telepon.
Heri, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Al Azhar, Kairo, adalah satu dari 4.000 lebih mahasiswi Indonesia yang belajar di Mesir, sebagian besar belajar di Al Azhar. Lulusan Pondok Pesantren Persis Bangil, Jawa Timur, itu belajar di sana sejak 2004. Sekarang dia berada pada tahun terakhir dan berencana tinggal di Kairo 1,5 tahun lagi.
Meskipun seluruh Kairo kini dilanda protes massal menuntut mundurnya Presiden Hosni Mubarak, dia dan teman-teman serumahnya masih merasa aman. Dia ikut mengorganisasi teman-temannya sesama pelajar Indonesia membuat cadangan makanan, setidaknya untuk dua minggu, karena situasi masih tak menentu.
Heri dan teman-temannya memilih tinggal di rumah bila tak ada keperluan mendesak. Menurut Heri, salah satu kekhawatiran warga sipil di Kairo adalah tersebarnya kabar ada 1.700 tahanan lepas dari penjara, baru 300 orang yang tertangkap lagi.
Belajar di Al Azhar adalah idaman mahasiswa asal Jambi ini. ”Al Azhar adalah tempat ulama terkemuka Islam yang moderat, dalam arti membolehkan terjadi perbedaan pandangan dan semua dikupas sangat ilmiah dengan memahami dasar pemikiran tiap dalil. Al Azhar juga mendidik mahasiswa mandiri, termasuk mencari buku bacaan, dengan inspirasi dari dosen dan ilmuwan. Selain itu, Mesir itu negeri para nabi, jadi selalu memberi inspirasi,” jelas Heri.
Yang juga membuat lebih dari 4.000 mahasiswa Indonesia belajar di Mesir adalah biaya pendidikan dan biaya hidup yang murah. Menurut Heri, Al Azhar menyediakan beasiswa berupa biaya pendidikan dan asrama serta biaya makan. Di luar itu, banyak yayasan mendapat sumbangan dari para dermawan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa. ”Saya tidak dapat kemudahan itu di Indonesia,” tambah Heri yang mendapat beasiswa dari Al Azhar dan biaya hidup dari yayasan pendidikan.
Meskipun secara politik hubungan Indonesia-Mesir tak sedekat hubungan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara, secara budaya hubungan itu sangat panjang. Ulama Indonesia sudah belajar ke Kairo sejak lebih dari 100 tahun lalu. Al Azhar, menurut alumnus Al Azhar, Kairo, Zuhairi Misrawi, menyumbang modernisasi dan moderasi Islam melalui semangat perdamaian, antikekerasan, dan dialog antaragama, termasuk pada Islam di Indonesia.
Peran memodernisasi dan memoderasi Islam tersebut kini ikut terpengaruh krisis pemerintahan Mesir. ”Tergantung siapa nanti yang memegang pemerintahan, apakah kaum nasionalis seperti sekarang atau kelompok yang lebih konservatif,” kata Zuhairi yang sedang melakukan studi pustaka di Al Azhar saat dihubungi awal pekan ini.
Selama ini Al Azhar tunduk pada penguasa dan pemerintahan yang berkuasa di Mesir. Kebetulan Pemerintah Mesir selama ini mendorong moderasi Islam. Moderasi tersebut, menurut Zuhairi, penting bagi Indonesia yang lahir dari beragam suku bangsa, agama, dan tradisi.
Posisi mandiri Al Azhar terpotong pada tahun 1961 ketika pemerintah menjadikan institusi pendidikan dan keagamaan itu menjadi bagian negara. Aset wakafnya dinasionalisasi dan ulama besar Al Azhar diberi jabatan setara perdana menteri. ”Sejak itu yang diangkat yang yes man,” papar Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra di Jakarta.
Karena posisinya tersebut, Al Azhar, menurut Azyumardi, tidak akan memberi pengaruh politik apa pun dalam pembentukan pemerintahan baru di Mesir bila Mubarak mundur sebelum masa tugasnya berakhir, September 2011. Meski begitu, Azyumardi sepakat Al Azhar ikut menyumbang pada modernisasi dan moderasi Islam. ”Tetapi, jangan mengharap apa pun dari Al Azhar dalam soal politik,” tegas Azyumardi.
Pihak oposisi yang cukup kuat di Mesir adalah Persaudaraan Muslim (Ikhwanul Muslimin/IM). IM menolak berdialog dengan pemerintah untuk mengatasi krisis di Mesir saat ini, tetapi menerima Mohamed Elbaradei, warga Mesir pemenang Nobel, sebagai jembatan dialog.
Baik Azyumardi maupun Zuhairi tidak terlalu yakin IM yang gerakannya lebih bersifat politik akan diterima luas di Mesir bila nanti terjadi peralihan pemerintahan di Mesir. Apalagi di dalam IM sendiri juga tidak semua berpandangan sama, antara kelompok bergaris keras, konservatif, dan yang moderat.
Siapa pun nanti yang berkuasa di Mesir, pengaruhnya terhadap Indonesia tidak akan terasa secara langsung. Selain peran hubungan ekonomi Indonesia-Mesir tak terlalu nyata, dalam hubungan politik Indonesia juga tak sedekat seperti zaman Presiden Soekarno. Menurut mantan Dubes RI di Mesir Bachtiar Aly, hubungan Indonesia dan Mesir selama ini berjalan baik, dalam arti Mesir mendukung semua langkah Indonesia di dunia internasional dan sebaliknya. ”Mesir adalah negara Timur Tengah pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” kata Bachtiar.
Bachtiar juga menepis kekhawatiran pergantian pemimpin di Mesir akan menghasilkan pemerintahan bergaris keras. Menurut Bachtiar, Mesir adalah bangsa yang damai dan rasional. Selain itu, kelompok oposisi juga tidak berada dalam satu pandangan.
Sejak menjadi republik, peran militer sangat kuat di Mesir. Mubarak dapat bertahan 30 tahun dalam pemerintahan juga karena dukungan militer. Karena itu, peran militer yang nasionalis tak dapat dihilangkan begitu saja.
Di sisi lain, UU Darurat yang diberlakukan sejak 1961 juga tidak menguntungkan rakyat Mesir karena pemerintah dapat menangkap orang tanpa perlu alasan yang cukup kuat. Hal ini juga yang menyulut rasa marah rakyat Mesir kepada polisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah menghadapi rakyat dan militer.
Gamal Abdel Nasser yang sejak memerintah memberlakukan rezim otoriter, menurut Azyumardi, membuat kelompok oposisi tidak tumbuh di Mesir. Hal itu tercermin saat ini, tak muncul tokoh oposisi yang cukup kuat dan diterima luas.
Di sisi lain, Mesir yang menganut paham nasionalisme-sosialisme menyubsidi penuh pangan (roti), listrik, transportasi, dan biaya kesehatan. Subsidi tersebut berasal dari Amerika Serikat sebagai sekutu kuat Mesir, sekitar 2,8 miliar dollar AS, dan subsidi persenjataan 1,3 miliar dollar. ”Tetapi, bentuknya gandum dan senjata dari AS, jadi balik lagi ke negara pemberi,” kata Azyumardi.
Meski begitu, 40 persen penduduk Mesir tergolong miskin dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari. Masyarakatnya pun tak seguyub Indonesia sehingga pengangguran sangat berdampak pada masyarakat.
”Pelajaran yang bisa diambil Indonesia adalah rezim yang otoriter saja mungkin tidak akan membuat rakyat marah. Tetapi, Pemerintah Mesir tidak menyejahterakan rakyat, kemiskinan dan korupsi sangat luas,” kata Azyumardi.