Indonesia Butuh Rp 2.565 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memerlukan investasi tidak kurang dari 285 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.565 triliun per tahun untuk mendukung keinginan pemerintah dalam mengembangkan koridor ekonomi 2011-2025, atau dalam 14 tahun ke depan. Pemerintah tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, sehingga sebagian besar perlu kontribusi dari swasta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (7/2/2011). Armida berbicara dalam acara Kick off (Dimulainya) Penyusunan Masterplan (Rencana Induk) Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang juga dihadiri oleh sebelas menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Menurut Armida, penyusunan masterplan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada retreat Bogor pada 30 Desember 2010 dan Rapat Kerja Presiden di Jakarta pada 10 Januari 2011. Pengembangan masterplan ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Maret 2011, dan hasilnya akan diluncurkan oleh Presiden bersamaan dengan peresmian proyek-proyek tertentu pada awal April 2011.

Penyusunan masterplan tersebut melibatkan sekitar 400 peserta yang terdiri atas para menteri atau pimpinan non kementerian atau lembaga, serta pejabat eselon I, para gubernur, ketua dan anggota Komisi Ekonomi Nasional (KEN), dan Komite Inovasi Nasional (KIN). Selain itu dilibatkan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan asosiasi dan dunia usaha, serta para pakar dan akademisi.

Pengembangan masterplan ini merupakan langkah awal untuk mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 10 besar dunia pada tahun 2025 dan enam besar dunia pada tahun 2050. Itu dimungkinkan jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

"Untuk mencapai hal tersebut, pertumbuhan ekonomi riil harus sekitar 7 persen-8 persen per tahun secara berkelanjutan," ujar Armida.