Kemenbudpar Tetap Konsisten Menuntut

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) seharusnya membantu pihak New7Wonders dan mencari solusi untuk menghargai kontrak berkekuatan hukum sebagai tuan rumah deklarasi New7Wonders yang ditandatangani pihak New7Wonders dengan konsorsium swasta dari Indonesia, sebuah konsorsium yang dari awal didukung Kemenbudpar. Hal ini diungkapkan Presiden dan Penggagas New7Wonders, Bernard Weber dalam rilis Senin (7/2/2011) yang diterima Kompas.com via email.

Negara yang menjadi tuan rumah deklarasi New7Wonders diharuskan membayar license fee sebesar 10 juta dollar AS. Sementara itu, saat Kompas.com mengonfirmasi mengenai dukungan terhadap sebuah konsorsium swasta, Dirjen Pemasaran Kemenbudpar Sapta Nirwandar melalui telepon, Senin (7/2/2011) mengatakan bahwa tidak ada bentuk dukungan tersebut.

"Tidak ada, kami tidak meng-endorse. Kalau endorse itu harus ada rekomendasi tertulis. Ini tidak ada. Apalagi jumlah sebesar itu. Mereka (konsorsium swasta dari Indonesia) menunjuk diri sendiri tanpa konsultasi ke kita," ungkap Sapta.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya memang telah bertemu dengan konsorsium swasta tersebut, karena Kemenbudpar terbuka menerima dukungan dari siapa saja. Namun, Kemenbudpar tidak mengetahui bahwa konsorsium swasta tersebut ternyata telah berhubungan langsung dengan New7Wonders.

"Mereka (New7Wonders) malah yang menyampaikan ke kita lewat surat, kalau konsorsium swasta ini partner mereka," katanya.

Dalam surat perihal "New7Wonders Official Host 2011-Jakarta, Indonesia" dari Director New7Wonders Jean-Paul de la Fuente kepada Menteri Jero Wacik tertanggal 6 Desember 2010 menyebutkan bahwa New7Wonders bekerja sama dengan sebuah yayasan dari Indonesia.

Sementara itu, dalam surat lanjutan tertanggal 29 Desember 2010, New7Wonders menyatakan bahwa yayasan tersebut diberi kekuasaan di bawah izin New7Wonders untuk bertindak sebagai New7Wonders Indonesia.

Taman Nasional Komodo terancam ditangguhkan atau dicoret sebagai finalis New7Wonders. Namun, pernyataan terbaru dari Yayasan New7Wonders menyebutkan bahwa yayasan memutuskan batal mencoret Komodo sehingga proses voting Komodo tetap berjalan. Namun, New7Wonders mencoret Kemenbudpar dari daftar pendukung resmi kegiatan karena dinilai tidak serius mengikuti perhelatan itu.

"Kita pelajari dulu, tapi kita tetap konsisten untuk menuntut," kata Sapta saat ditanyai mengenai pernyataan terbaru dari New7Wonders.