Rupiah Dijaga di Rp 9.250

Kompas.com - 11/02/2011, 03:32 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah akan memastikan agar nilai tukar rupiah bisa kembali ke tingkatan rata-rata yang sama dengan asumsi dalam APBN 2011, yakni Rp 9.250 per dollar AS. Hal itu diyakini bisa terjadi meskipun saat ini posisi rupiah terus menguat di bawah Rp 9.000 per dollar AS.

Pemerintah juga yakin Bank Indonesia akan ikut memastikan kembalinya nilai tukar rupiah ke level tersebut. ”Kami menggunakan asumsi (dalam APBN 2011), misalnya, laju inflasi di level 5,3 persen, ICP (harga jual minyak mentah Indonesia) 80 dollar AS per barrel, dan nilai tukar Rp 9.250 per dollar AS. Itu merupakan jangkar asumsi. Itu membuat semua instansi terkait di pemerintah dan BI untuk mencapai asumsi itu,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut Agus, pemerintah belum berpikir untuk mengubah asumsi ekonomi makro dalam APBN 2011 karena percaya bahwa pergerakan nilai tukar yang ada saat ini masih sementara.

Perubahan yang paling memungkinkan adalah revisi APBN pada pertengahan tahun 2011. ”Kami belum merencanakan mengubah atau merevisi anggaran. Kalau mau revisi, mungkin tengah tahun. Inflasi akan coba kami atasi dan kami harap neraca perdagangan pun akan lebih baik,” katanya.

Agus mengatakan, pihaknya akan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang sudah ditargetkan, yakni 6,4 persen pada 2011. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mampu 6,1 persen. ”Kami akan buktikan bisa 6,4 persen,” ujar Agus.

Pemerintah memiliki modal pertumbuhan ekonomi 6,9 persen pada kuartal IV-2010. Selain itu, BI juga telah menghapus instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor di bawah 9 bulan sehingga akan mengurangi instrumen keuangan yang tidak ada saluran ke sektor riil.

Pemerintah beranggapan langkah BI tersebut bakal menunjang upaya pemerintah yang saat ini menerbitkan surat utang negara (SUN) bertenor satu tahun. Dengan penghapusan SBI bertenor pendek, para investor diharapkan akan mengalihkan dananya ke SUN.

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan siap bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengelola balai latihan kerja.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi meminta pemerintah mengizinkan Apindo memanfaatkan balai latihan kerja yang sebagian besar telantar untuk melatih kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan dunia usaha. (OIN/ham)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau