Pemerintah Harus Tegakkan Aturan

LAMONGAN, KOMPAS.com - Saat silaturahmi lintas tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Lamongan Jawa Timur Senin (14/2/2011) sejumlah tokoh di Lamongan meminta pemerintah setempat dan aparat penegak hukum bertindak tegas sesuai aturan berlaku, agar kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah seperti terjadi di Pandeglang beberapa waktu lalu tidak terjadi.

Silaturahmi itu dihadiri Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, tokoh kristen dan khatolik.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, Kusnan Sumber menyatakan, sampai saat ini belum ada masjid Ahmadiyah di Lamongan. Tetapi dia meminta agar keberadaan kafe dan karaoke di Lamongan jangan sampai menjadi tempat mesum dan maksiat yang bisa memantik reaksi masyarakat. Lamongan dikenal sebagai kota santri, hendaknya karaoke dan kafe yang digunakan untuk hal lain yang tidak baik harus ada tindakan.

Ketua MUI Lamongan KH Abdul Aziz Choiri menuturkan, sejak 1980 MUI telah menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan. " Lewat forum yang bagus ini saya meminta agar pemerintah setempat tegas dengan aturan jika muncul di Lamongan," ujarnya .

Menurut Abdul Aziz Choiri, sesat dan meyesatkannya Ahmadiyah sudah jelas dan tidak bisa ditawar lagi karena menyangkut aqidah. Dalam Ahmadiyah, penganutnya telah mencampur isi Al Qur an dengan pendapat dari ulama mereka, Mirza Ghulam Ahmad. Mereka juga meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi. "Jika sampai muncul di Lamongan, pemerintah harus bertindak tegas sesuai dengan aturan. Jika ketegasan ini dilakukan, pasti tidak akan memancing reaksi dari masyarakat seperti yang terjadi di Pandeglang," ujarnya.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0812 Lamongan Letnan Kolonel Infantri M Syaeful Aziz meminta masyarakat untuk tidak melupakan Sumpah Pemuda, mengingkari Pancasila dan alergi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi Pancasila bukanlah agama, tapi dasar untuk menyatukan keberagaman bangsa ini.

"Kerusuhan sering terjadi karena mulai memudarnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Indonesia berdiri bukan atas satu golongan, satu suku, atau satu agama saja. Tapi dalam keberagaman yang diikat dalam satu ideologi," kata Syaeful.

Kepala Kepolisian Resor Lamongan, Ajun Komisaris Besar Gagas Nugraha menyampaikan perbedaan adalah sesuatu yang nyata dan ada. Jika semua bisa menempatkan diri sesuai dengan jalannya masing-masing pasti tidak akan terjadi benturan. "Semua komponen agar kompak membangun Lamongan," pintanya.

Menurut Gagas, membenahi masyarakat yang melakukan kesalahan harus dilakukan bersama-sama seluruh komponen. Agar peristiwa kekerasan yang terjadi di Temanggung dan Pandeglang tidak terjadi di Lamongan, semuanya harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. "Biarlah yang sudah terjadi di sana dijadikan sebagai pelajaran untuk tidak diikuti," tegasnya.

Bupati Lamongan, Fadeli menyebutkan, silaturrahim diadakan terkait situasi nasional menyangkut kekerasan oleh sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama. " Alhamdulillah sampai saat ini Lamongan masih kondusif. Pentingnya silaturrahmi seperti di Lamongan ini untuk menangkal dan mencegah agar kekerasan serupa tidak terjadi sehingga program-program pembangunan bisa berjalan," ujarnya.