Pemprov DKI Harus Beri Subsidi Besar untuk Lahan Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna memaparkan kendala-kendala yang dihadapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ideal rusunawa yang mencapai 70.000 unit per tahun.

Masalah inti dari tidak mampunya pemprov memenuhi kebutuhan akan rusunawa adalah karena terbatasnya lahan di ibukota. "Rusunawa sulit mencari lahan," ujar Yayat, Rabu (16/2/2011), saat dihubungi wartawan.

Ia pun menjelaskan rusunawa yang ditujukan masyarakat kelas menegah ke bawah justru menciptakan kendala sendiri karena masyarakat tersebut berpenghasilan terbatas. "Sementara untuk buat apartemen itu lebih didahulukan karena anggarannya tersedia," ungkap Yayat.

Masalah lain, Pemprov DKI tidak bisa jadi pengembang. Sementara di pihak lain, tidak ada perusahaan swasta yang tertarik untuk membuat Rusunawa. Pasalnya, kebijakannya tidak memberi kemudahan.

Oleh karena itu, Yayat menyarankan pemprov harus memberikan subsidi yang besar untuk pencarian lahan yang tepat bagi rusunawa. "Sekarang ini pembangunan Rusunawa tidak jelas penempatannya. Letaknya juga tidak teratur. Belum lagi RTH yang tidak memadai. Jadi dibutuhkan keseriusan pemprov untuk membangun Rusunawa," tandas Yayat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Gedung Pemerintahan Agus Subardono menyatakan bahwa pihaknya kini baru bisa menyediakan 800-1000 unit rusunawa per tahunnya. Padahal, kebutuhan ideal akan rusunawa di Jakarta mencapai 70.000 unit per tahun. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pun mengakui bahwa sulitnya pemprov menyediakan rusunawa lantaran tidak adanya lagi lahan di Jakarta. (Sabrina Asril)