Gayus Dilindungi sebagai "Whistle Blower"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, menyatakan pihaknya hanya akan memberi perlindungan bagi Gayus untuk perannya sebagai whistle blower dalam kasus yang saat ini sedang diselidiki KPK. Kasus ini mengenai dugaan keterkaitan Gayus dengan 151 perusahaan wajib pajak yang beberapa di antaranya ditangani Gayus.

Pengajuan perlindungan Gayus, diajukan kuasa hukumnya tim Hotma Sitompul pekan lalu, untuk mencegah kliennya mendapat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus. "Kami masih mengumpulkan informasi-informasi terkait posisi Gayus dalam kasus di KPK itu," kata Haris usai rapat koordinasi dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) di sekretariat Satgas PMH, Rabu (16/2/2011).

Menurut Haris, pihaknya belum memastikan bentuk perlindungan untuk Gayus. Namun peluang perlindungan bisa berupa perlindungan secara fisik, karena Gayus saat ini berada dalam tahanan.

LPSK bisa mengajukan kerja sama dengan lembaga pemasyarakatan tempat Gayus ditahan, agar Gayus ditempatkan dalam tahanan yang aman. "Peluang perlindungan kita bisa kerja sama dengan lembaga pemasyarakatan agar tahanan Gayus benar-benar berada di tempat yang aman. Selain itu bisa juga perlindungan terhadap keluarganya. Hal-hal ini bisa dimungkinkan setelah melewati rapat paripurna," tutur Haris.

Untuk mengembangkan proses perlindungan atas Gayus, pihak LPSK juga mengumpulkan informasi dan data-data dari tim kuasa hukum Gayus. Bahkan LPSK juga mengusahakan agar bertemu Gayus untuk memperoleh informasi-informasi yang valid terkait kasusnya.

"Kita memang belum bertemu dengan Gayus, tetapi kita mengusahakan agar bisa memperoleh informasi yang valid. Ya dalam waktu dekat," katanya.

Bentuk tindakan penekanan atas terpidana mafia pajak ini juga pernah diungkapkan Gayus dan kuasa hukumnya, Hotma Sitompul, yang merasa ditekan Sekretaris Satgas PMH, Denny Indrayana. Denny dianggap menekan Gayus untuk memberi keterangan palsu mengenai keterlibatan pegawai pajak itu dalam mengurus wajib pajak 151 perusahaan, termasuk di dalamnya beberapa perusahaan Bakrie Group.