Massa Antusias Gulingkan Otoritarian

TRIPOLI, KOMPAS.com - Aksi protes massal merebak di dunia Arab. Terinspirasi gelombang demonstrasi yang menjatuhkan rezim berkuasa di Tunisia dan Mesir, massa Iran, Aljazair, Bahrain, Libya, Jordania, Suriah, dan Yaman kini turun ke jalan untuk tujuan yang sama.

Efek domino perlawanan rakyat Tunisia merambat ke banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Rabu (16/2), demonstrasi besar-besaran disertai tindak kekerasan oleh aparat merebak di Teheran, Iran.

Kubu propemerintah dan oposisi bentrok ketika oposisi memperingati kematian seorang mahasiswa, Sanee Zhaleh, yang ditembak mati aparat pada unjuk rasa antipemerintah, Senin.

Massa oposisi Iran berdemonstrasi, menyanyikan slogan-slogan anti-Presiden Mahmoud Ahmadinejad dengan dalih mendukung revolusi Arab. Dua tokoh opososi Iran, Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, yang menjadi target untuk dijatuhi hukuman mati oleh parlemen, Rabu, menyalahkan penguasa dan memuji aksi para demonstran.

Karroubi bahkan melawan dengan mengatakan, ”Akan membayar dengan harga apa pun untuk membawa perubahan demokrasi atau sosial dan politik.” Ia melawan dan menyerukan perjuangan rakyat lewat situs pribadinya, sahamnews.org, bahwa ia telah siap ”membayar harga apa pun”.

”Saya menyatakan bahwa saya tidak takut ancaman apa pun. Dan sebagai prajurit bangsa yang besar, saya siap berkorban,” katanya.

Anggota parlemen dari kalangan garis keras menyerukan agar Karroubi, Mousavi, dan Mohammad Khatami, tokoh proreformasi Iran, diseret ke pengadilan dan dihukum mati. Mereka dituding sebagai pendukung unjuk rasa aksi antipemerintah yang menyebabkan seorang mahasiswa tewas pada Senin lalu.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan, ”musuh” yang merencanakan demonstrasi antipemerintah di Teheran, Senin, akan gagal mencapai tujuan. ”Ini bukti jelas bahwa Iran memiliki musuh. Iran adalah sebuah negara yang ingin maju dan mencapai puncaknya serta ingin mengubah hubungan antara negara-negara di dunia,” ujarnya dalam siaran langsung di televisi negara.

Berkuasa 41 tahun

Aksi unjuk rasa massal untuk menggulingkan rezim otokratik juga muncul di Benghazi, kota terbesar kedua di Libya, Rabu. Unjuk rasa ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak pemimpin Libya Moammar Khadafy berkuasa pada 1969. Massa berpawai dan berorasi mendesak Khadafy mundur.

Khadafy adalah kepala negara terlama di dunia saat ini. Sejak menggulingkan kekuasaan Raja Idris pada 1 September 1969, tokoh yang setia dengan pangkat kolonelnya itu telah berkuasa lebih dari 41 tahun. Ia menguasai negeri berpenduduk sekitar 6,5 juta jiwa (estimasi tahun 2010) itu nyaris tanpa oposisi.

Menurut media lokal, massa pengunjuk rasa akhirnya bentrok dengan polisi. Akibatnya, lebih dari 14 orang, termasuk polisi, mengalami luka-luka. Massa berunjuk rasa karena marah dengan penangkapan seorang aktivis hak asasi manusia.

Aksi serupa juga melanda Bahrain, sebuah negara pulau di Teluk Persia. Memasuki hari ketiga aksi itu, massa Syiah yang semula menuntut reformasi politik, yakni kebebasan politik yang lebih besar dan hak-hak politik, beralih menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Khalifa bin Sulman al-Khalifa yang telah memimpin sejak 16 Desember 1971.

Tuntutan agar perdana menteri mundur muncul setelah massa tidak puas terhadap tindakan polisi yang menembak mati dua warga Syiah dalam aksi pada Senin dan Selasa. Dua peserta unjuk rasa yang tewas itu adalah Ali Abdulhadi Mushaima dan Fadel Salman Matrouk yang ditembak aparat pada hari Selasa.

Massa oposisi juga meneruskan aksi protes di Aljazair. Sejak rakyat Tunisia melakukan hal yang sama, rakyat Aljazair mulai bergerak. Mereka mendesak rezim Presiden Abdelaziz Buoteflika yang berkuasa sejak 27 April 1999 turun dari jabatannya.

Demonstran marah kepada Bouteflika dengan berkumpul di Alun-alun 1 Mei di pusat kota Algiers, ibu kota negara. Mereka berteriak ”Bouteflika turun”.

Di negara-negara Arab lain, seperti Jordania, Maroko, Suriah, Yaman, juga terjadi aksi massa menentang pemerintahan yang berkuasa.

Fenomena di Timur Tengah dan Afrika Utara sekarang ini seperti mengulang sejarah. Pada masa lalu, negara-negara Eropa memberontak kepada pemimpin Katolik, kemudian diikuti dengan serangkaian kejatuhan kerajaan di kawasan itu. Tujuannya adalah demi penegakan demokrasi (AP/AFP/REUTERS/CAL)