Harusnya Merespon, Bukan Serang Balik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latif menyatakan, munculnya julukan gagak hitam yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada para tokoh lintas agama merupakan bentuk serangan balik pemerintah atas tuduhan bohong yang sempat disampaikan para tokoh agama itu. Pemerintah, lanjut Yudi, seharusnya menjawab dan merespon tuntutan tokoh agama itu, bukan melakukan serangan balik dengan membuat julukan gagak hitam tersebut.

Hal itu dinilai justru menunjukkan sikap sarkatik pada tokoh agama. Menurutnya, respon Dipo Alam mencerminkan Pemerintah tak mampu lagi menjawab tuntutan para tokoh agama.

"Saya kira itu memberi label sarkatik terhadap tokoh agama. Pemerintah melarikan diri dari tuntutan tokoh agama, keluar dari substansi menuju ke soal-soal semantik. Bohong atau tidak bohong atau melakukan serangan balik, seperti gagak hitam atau lainnya. Pemerintah belum respon secara cepat apa yang menjadi tuntutan tokoh agama," ungkap Yudi saat menjadi pembicara dalam diskusi Institute Gerakan di Gedung LIPI, Sabtu (19/02/2011).

Tindakan serangan balik ini, tutur Yudi, justru tidak menjawab kritik yang disampaikan tokoh agama. Pemerintah harusnya bisa mengklarifikasi kritik-kritik itu dengan mengeluarkan data-data perbandingan yang bisa dibuktikan bahwa Pemerintah tidak berbohong.

"Selama ini pemerintah tidak pernah melakukan klarifikasi kemudian memberikan data-data bandingan yang dilontarkan tokoh lintas agama. Justru melompat dengan cara melarikan diri keluar dari substansi," tambahnya.

Menurutnya, serangan balik Pemerintah sebagai bentuk pengalihan isu dengan menciptakan peperangan karakter. Termasuk di antaranya dengan menuduh individu tokoh agama berambisi politik, karena ingin jadi presiden.

"Jadi dilarikan masalah substansinya dan mengalihkan isu itu dengan menciptakan pepeperangan karakter," ujar Yudi.

Seperti diketahui, Dipo Alam menyatakan para tokoh agama adalah gagak hitam pemakan bangkai yang tampak seperti merpati berbulu putih. Ia mengatakan demikian karena merasa ada tujuan politis para pemuka agama itu dalam penyampaian pernyataan kebohongan Presiden SBY.