Raja Maroko Dituntut Serahkan Kekuasaan

RABAT, KOMPAS.com - Ribuan warga Maroko diharapkan ikut melakukan protes nasional, untuk menuntut Raja Mohammed menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah terpilih baru dan membuat sistem pengadilan lebih independen.

Protes-protes di jalan, yang diprakarsai Gerakan 20 Februari mendapat tanggapan 19.000 pengguna Facebook setelah pemberontakan rakyat di Mesir dan Tunisia, juga akan mendesak raja membubarkan pemerintah koalisi dan membekukan parlemen.

Revolusi-revolusi terutama di negara jiran Tunisia, mengusung masalah reformasi konstitusi dalam agendanya setelah tindakan keras menyusul serangan-serangan bunuh diri tahun 2003 dan perkembangan pesat satu partai politik yang dipimpin mantan pejabat keamanan yang dekat dengan raja itu.

Sehari menjelang protes itu, satu gerakan pemuda Maroko mengatakan menarik diri karena tidak adanya kesepakatan dengan kelompok-kelompok Islam dan kiri.

"Ribuan orang diharapkan akan ikut serta dalam protes di kota-kota utama, termasuk Mararkesh, tujuan wisata penting negara itu," kata Saeed Bin Jeblu, juru bicara dan koordinator pengunjuk rasa, Minggu (20/2/2011).

Polisi di ibu kota Rabat meminta warga tidak memarkir mobil-mobil mereka di jalan-jalan utama untuk mencegah kemungkinan dirusak.

Maroko secara resmi adalah satu monarki konstitusional dengan satu parlemen yang dipilih. Tapi konstitusi memberikan kekuasan kepada raja bisa membubarkan parlemen, memberlakukan keadaan darurat dan memiiki keputusan akhir dalam pengangkatan pejabat pemerintah termasuk perdana menteri.

Sejak penobatannya tahun 1999 peran Raja Mohammed tidak pernah diawasi begitu ketat. Kehadiran para pemrotes dan slogan-slogan yang akan diusung akan mendapat sorotan media dalam negeri dan luar negeri.

Para pejabat mengatakan komitmen Maroko pada reformasi tidak pernah jelas selama berada di bawah Raja Mohammed.

Raja merupakan anggota Dinasti Alaouite yang memerintah Maroko selama 350 tahun dan mengaku keturunan Nabi Muhammad, adalah pemimpin negara dan dianggap suci oleh konstitusi.

Namun, Menteri Keuangan Salaheddine Mezouar mendesak warga agar memboikot unjuk rasa itu. Ia mengingatkan, apabila unjuk rasa lepas kendali, bisa berdampak besar.

"Unjuk rasa berkepanjangan dapat merugikan negara dan apa yang telah kita capai dalam 10 tahun belakangan ini," katanya.

Lembaga-lembaga penaksir kredit Standard & Poor’s and Fitch mengatakan, Maroko paling kecil kemungkinan terkena dampak gelombang unjuk rasa yang melanda kawasan itu.

Tetapi para pejabat khawatir, Aljazaira dan Front Polisario, yang menginginkan kemerdekaan bagi Sahara Barat yang disengketakan.

Keduanya mungkin menggunakan konflik-konflik, yang melanda sejumlah negara Arab untuk memicu kerusuhan di wilayah gurun yang disengketakan itu. Maroko menganeksasi Sahara Barat tahun 1975.