Seriuskah Kurikulum Antikorupsi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Perang panjang melawan korupsi tidak mungkin dimenangi tanpa ada perombakan sistem pendidikan, dari hanya peduli pada aspek kognitif menjadi lebih fokus membentuk karakter. Hal tersebut bisa dimulai di tingkat keluarga.

Demikian disampaikan sejumlah pembicara pada hari kedua seminar nasional Kompas tentang ”Korupsi yang Memiskinkan”, Selasa (22/2/2011) di Jakarta. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengingatkan, korupsi hanya bisa dikalahkan oleh generasi yang memiliki idealisme tahan banting, bukan idealisme musiman yang rentan godaan benda dan kekuasaan. Dia juga mengkritik adanya pemisahan antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.

Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, berharap Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengembangkan kurikulum antikorupsi.

"Memang tidak mudah karena Kemdiknas juga sarang korupsi," kata Zainal.

Gerakan sosial, menurut Bambang Widjajanto, pengajar di Universitas Trisakti, juga menekankan pentingnya pendidikan karakter antikorupsi. Hal tersebut bisa dimulai di tingkat keluarga.

Dengan menyitir ucapan Bung Hatta bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya, Bambang mengingatkan bahwa korupsi saat ini semakin masif, sistemis, dan terstruktur dalam sendi kehidupan masyarakat. Untuk melawan itu, tidak mungkin hanya dengan tindakan afirmatif ataupun melalui proses hukum.

Ahmad Syafii Maarif juga mengingatkan, komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi diragukan. Demikian halnya tak ada partai politik yang bisa menjadi partner dalam pemberantasan korupsi yang sudah meluas. Karena itu, harapan hanya tinggal pada gerakan rakyat. (AIK)