Dipo Harusnya Rendah Hati

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam diminta untuk lebih rendah hati menyusul pernyataannya mengenai rencana pemboikotan media yang disebutnya selalu mengkritik pemerintah.

Politisi PDI-P, Budiman Sujatmiko, mengatakan Dipo harus minta maaf atas pernyataannya yang tak tepat di alam demokrasi. "Saya kira kepada Pak Dipo sebagai seorang yang juga dulunya aktivis, seorang pembaharu politik, saya yakin beliau memiliki dalam hatinya pasti sudah melakukan introspeksi atau evaluasi. Yang kita butuhkan adalah kerendahan hati untuk memberikan pernyataan minta maaf. Saya pikir dalam hati nuraninya ia menyesal," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Mantan aktivis ini juga mengatakan, sebagai bagian dari pemerintahan, Dipo berhak pula untuk membela posisi politik pemerintah. Dipo berhak merespons kritik dari luar dengan bantahan atau penolakan. Namun, tidak tepat ketika Dipo justru menyerukan pemboikotan pers.

"Bagi saya, itu sudah melanggar fatsun,". Pernyataaan sudahlah boikot saja iklan di media yang menyerang pemerintah itu sudah tidak bijaksana," katanya.

Menurutnya, kekuasaan yang sangat arogan yang tidak memiliki kerendahan hati untuk minta maaf merupakan pertanda buruk bagi kehidupan demokrasi yang sudah dibangun di Indonesia. Kata-kata boikot kepada pers, lanjutnya, harusnya hanya cukup didengar di era otoriter Orde Baru.

Maka, anggota Komisi II DPR RI ini berkesimpulan bahwa semangat demokrasi belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pihak di Indonesia, termasuk Dipo.

Boikot

Dipo dikecam karena pernyataannya yang menyebutkan media yang selalu mengkritik pemerintah tak akan mendapat iklan dari institusi pemerintah. Dipo akan meminta sekretaris jenderal dan humas-humas lembaga negara tak memasang iklan di media bersangkutan.

Ia berpendapat, ancaman yang ia sampaikan merupakan bentuk pendidikan terhadap media. "Saya hendak mendidik media sebagai pemangku kekuasaan. (Saya) mengingatkan mereka, kan, hak saya sebagai rakyat. Jangan sampai media menjadi institusi yang can do no wrong," ucapnya.

Belakangan, Dipo mulai terbuka. Ia menyebut TV One, Metro TV, dan harian Media Indonesia sebagai media yang kerap mengkritik pemerintah melalui pemberitaan yang ia sebut tidak terukur. TV One adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, sementara harian Media Indonesia dan Metro TV milik politisi Partai Golkar yang saat ini gencar membangun organisasi Nasional Demokrat, Surya Paloh.

Pernyataan Dipo ini berbuntut panjang. Media Group (Media Indonesia dan Metro TV) menyomasi dan menuntut Dipo minta maaf. Apabila permintaan maaf secara terbuka tak dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam atau selambatnya 26 Februari 2011 pukul 12.00, Media Group akan melaporkan Dipo ke polisi.