Komitmen Presiden Dipersoalkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam beberapa kali kesempatan, seperti di hari ulang tahun Kepolisian Negara RI beberapa waktu lalu, meminta Polri membongkar mafia pajak.

"Akan tetapi, sekarang, justru memerintahkan fraksinya di DPR untuk menolak terbentuknya pansus pajak. Apakah itu tak sesuai dengan komitmennya sendiri?" tanya Tjahjo kepada Kompas, yang menghubunginya seusai rapat di Kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (24/2/2011) petang.

Presiden Yudhoyono tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat merupakan partai utama yang menolak pansus pajak dan diikuti oleh partai-partai pendukung pemerintah lainnya serta Partai Gerindra, terkecuali Partai Golkar dan PKS.

Menurut Tjahjo, pasca-kegagalan membentuk pansus pajak, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menggelar rapat evaluasi hak angket DPR di Kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Kamis sore tadi.

Megawati meminta Badan Kehormatan PDI Perjuangan mengklarifikasi tiga anggota fraksi PDI Perjuangan yang tanpa izin tidak hadir saat voting menentukan terbentuknya pansus pajak di Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2/2011) malam.

Besok klarifikasi

Dari 10 orang yang tidak hadir, tiga di antaranya menghadapi masalah, seorang sakit, beberapa lagi minta izin umroh dan lainnya. Ada tiga yang tidak minta izin. "Mereka akan dipanggil karena voting hak angket sangat menentukan bagi pelaksanaan pajak dan tanggung jawab terhadap konstituen PDI Perjuangan yang harus diperjuangkan," ungkap Tjahjo, tanpa mau menyebutkan nama ketiganya.

Tjahjo mengatakan, ketiga orang itu akan dipanggil Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan, Jumat (25/2/2011) siang besok, di Lenteng Agung, Pasar Minggu, untuk memberikan klarifikasi ketidakhadirannya. "Salah atau benarnya akan dilihat nanti setelah dipanggil," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Tjahjo mengaku dalam laporannya, ia sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan siap bertanggung jawab jika memang dinilai gagal menjalankan amanat partai.