RI Bisa Jadi "Arabnya" Biofuel

JAKARTA, KOMPAS.com — Permasalahan energi di Indonesia bukan karena kekurangan energi, melainkan belum memiliki tata kelola yang baik. Demikian Rinaldi Dalimi, anggota Dewan Energi Nasional dan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dalam diskusi ketahanan energi dan kesinambungan pembangunan lewat BUMN, di Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Masalah kedua, menurutnya, yaitu sumber energi Indonesia tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Karena BUMN tidak lagi penuh dimiliki oleh pemerintah.

Tata kelola menjadi masalah kunci juga, diungkapkan oleh M Shohibul Imam, anggota Komisi VII DPR, yang juga menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut. Imam menyayangkan terjadinya tontonan antarmenteri, seperti dalam masalah capping listrik. "Menteri ESDM mengatakan ini (masalah capping) wilayah tanggung jawab dari Menteri Perekonomian. Pak Menko, ini wilayah tanggung jawab dari Menteri ESDM. Jadi, jangankan masyarakat umum, kami yang di DPR saja bingung," kata Imam.

Kondisi ini memperlihatkan kita belum serius mengurus energi, ujarnya. Padahal ketersediaan energi kita berlimpah, seperti gas dan batu bara nomor dua di dunia. Tidak hanya bahan bakar anorganik yang melimpah, Rinaldi menyebutkan bahwa Indonesia bisa menjadi Arab Saudi-nya biofuel.

Maka sebagai solusi dari tata kelola yang buruk ini, Rinaldi mengutarakan sejumlah strategi, di antaranya, pertama, pisahkan kementerian energi dengan pertambangan. Sehingga energi bisa terlihat sebagai komoditas. Kedua, kembalikan semua BUMN energi kepada sepenuhnya milik pemerintah. Sehingga setiap kebijakan bisa dikontrol pemerintah. Ketiga, BUMN energi hanya di bawah Kementerian ESDM.