Antara Gratifikasi dan Tempat Pelacuran

KOMPAS.com — Masih ingat kepergian anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ke Yunani, Oktober 2010? Berita studi banding wakil rakyat itu sempat menjadi topik pembicaraan hangat di media massa dan media sosial.

Studi banding anggota Badan Kehormatan (BK) itu semakin ramai dibicarakan setelah ada kabar mereka mampir ke Turki. Pembicaraan semakin liar lantaran ada kabar wakil rakyat tersebut juga meminta suguhan tari perut. Hujatan, makian, dan ekspresi kemarahan rakyat pun berseliweran di jejaring sosial.

Bukan hanya itu, sejumlah aktivis juga berunjuk rasa, memperagakan tarian perut di depan gerbang kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Empat pria menari-nari, mengenakan pakaian rumbai-rumbai dengan bagian perut dan dada terbuka.

Para anggota BK membantah telah meminta suguhan tari perut. Delapan anggota BK terbang ke Yunani untuk belajar etika. Mempelajari peraturan kode etik dan tata beracara parlemen Yunani.

Empat bulan berlalu BK berhasil menyusun rancangan peraturan kode etik DPR yang baru. Ada satu pasal baru yang sebelumnya tak diatur dalam peraturan kode etik lama (dibuat tahun 2004), ditambahkan dalam rancangan kode etik baru.

Pasal baru itu mengatur larangan bagi DPR memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Dalam Pasal 3 Ayat (6) rancangan peraturan kode etik, tempat tak pantas itu seperti kompleks pelacuran dan perjudian. Anggota DPR tidak diperkenankan memasuki tempat-tempat tak pantas jika menjalankan tugas kedewanan.

”Kalau ke tempat pelacuran, ya harus dilarang keras!” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far. Menurut Marwan, larangan itu harus masuk dalam peraturan kode etik agar anggota DPR mau menjaga citra serta martabatnya.

Namun, sayangnya, beberapa pasal yang mengatur soal etika publik justru dipangkas. Salah satunya pasal larangan menerima gratifikasi. Dalam peraturan kode etik lama, ada dua pasal yang mengatur larangan menerima gratifikasi.

Pasal 11, misalnya, melarang anggota DPR menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Ayat (2) menyebut, anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk pribadi.

Dalam rancangan kode etik baru, hanya ada satu pasal yang mengatur larangan gratifikasi, yakni Pasal 4 Ayat (4). Bahwa anggota DPR tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Larangan menerima hadiah dari pihak lain, tidak lagi diatur dalam rancangan kode etik baru.

Bukan hanya itu, larangan penggunaan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan juga tak diatur lagi. Begitu pula larangan penggunaan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, dihilangkan. BK hanya mengusulkan pelarangan penggunaan jabatan untuk memengaruhi proses peradilan.

Larangan melakukan rangkap jabatan yang sebelumnya diatur Pasal 15 kode etik lama juga dipangkas. Rancangan kode etik baru tidak mengatur jelas soal rangkap jabatan.

Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar) berdalih, larangan menerima gratifikasi tidak perlu lagi dicantumkan dalam kode etik karena sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai rancangan kode etik yang disusun BK tidak visioner. BK mendahulukan aturan yang menyangkut ruang privat, dibandingkan dengan aturan publik.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menilai BK terlalu manipulatif. Mencoba mengelabui masyarakat dengan mengatur larangan mendatangi tempat pelacuran dan perjudian. Sementara masalah krusial yang menyangkut wilayah publik justru dihilangkan.

Ternyata itulah oleh-oleh studi banding jauh-jauh ke Yunani. (Anita Yossihara)